JEMBER - Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cheka Virgowansyah, di Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember, Kamis siang.

Kementerian Dalam Negeri membuka ruang koordinasi bagi bupati, wali kota, hingga wakil kepala daerah untuk menyampaikan berbagai kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui program RebuAn, kepala daerah dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah secara langsung di Kementerian Dalam Negeri. Mekanisme ini diharapkan mempermudah koordinasi sekaligus menghemat waktu dan biaya perjalanan ke Jakarta.

Kemendagri juga dapat menindaklanjuti pertanyaan kepala daerah kepada kementerian atau lembaga terkait sehingga persoalan yang dihadapi daerah dapat lebih cepat dikoordinasikan.

Di Kabupaten Jember, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu fokus pemerintah kabupaten. Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyebutkan bahwa program prioritas daerah diarahkan agar selaras dengan program prioritas nasional, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.

Jember juga berupaya mendorong perhatian pemerintah pusat, mengingat jumlah penduduk miskin di kabupaten ini menjadi salah satu yang tertinggi secara absolut di Jawa Timur. Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi optimalisasi lahan pertanian, revitalisasi sekolah, serta kemudahan layanan administrasi kependudukan.

Melalui koordinasi yang lebih intensif, Pemerintah Kabupaten Jember berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.