SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi melantik 254 Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat SD dan SMP Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan yang sudah berlangsung cukup lama. Meski demikian, tercatat masih ada 86 posisi Kepsek yang lowong karena terganjal kendala teknis pada sistem MyASN.

Prosesi pelantikan tersebut dilakukan Bupati Sidoarjo Subandi tepatnya di Pendopo belakang Delta Wibawa pada Rabu (12/8/2026).

Membawa misi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dan transparansi pengelolaan sekolah di Sidoarjo. Para wajah baru ini langsung ditantang dengan tiga arahan strategis yang krusial.

Dalam pengarahannya, pemerintah daerah menekankan tiga poin utama yang wajib dijalankan oleh para kepala sekolah yang baru dilantik.

Baca Juga :   Keracunan Massal 32 Siswa-Guru di Sidoarjo: Dinkes Terjunkan Tim Epidemiologi, Kantin Sekolah Ditutup

Diantaranya, yang pertama. Prioritas 20.000 Beasiswa Daerah. Kepala sekolah diminta memaksimalkan alokasi beasiswa yang diprioritaskan bagi siswa dari kalangan masyarakat kurang mampu agar tepat sasaran.

Kemudian yang kedua Pengawasan Ketat Dana Rehab (DAK).Mengingat banyak kepala sekolah yang masih dalam tahap adaptasi, mereka diwanti-wanti untuk aktif mengawasi proyek swakelola maupun bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik agar sesuai spesifikasi.

Serta yang ketiga. Zero Jual-Beli Jabatan, pemerintah daerah menegaskan komitmen integritas dengan memastikan proses pengisian jabatan ini bersih dari praktik pungli atau jual-beli jabatan.

Baca Juga :   Banyuwangi Gelar Bincang Pendidikan, Libatkan Ratusan Guru, Akademisi Lokal hingga Manca Negara

"Saya takutnya kepala sekolah yang baru ini masih adaptasi. Jangan sampai nanti ada kepala sekolah baru yang sekolahnya swakelola, ternyata pengelolaan pembangunannya tidak sesuai spesifikasi. Kasihan nanti sama gurunya," ujar Subandi, Bupati Sidoarjo.

Di balik pelantikan ratusan kepsek ini, Dinas Pendidikan mencatat masih ada 86 posisi kepala sekolah yang kosong, dengan rincian 82 posisi di tingkat SD dan 4 posisi di tingkat SMP.

Baca Juga :   Menata Kompetensi Guru, Menjaga Mutu Pembelajaran

Pihak Dinas Pendidikan mengonfirmasi bahwa seluruh proses administrasi di internal Pemkab sebenarnya sudah rampung. Namun, pelantikan sisanya terhambat oleh masalah teknis pada sistem kepegawaian nasional.

"Ya, jadi yang masih kosong untuk SD ini ada 82 sekolah, kemudian yang SMP ada 4. Mudah-mudahan ini segera terisi juga, besok kami merapat ke BKN lagi. Yang jelas proses di Pemerintah Kabupaten ini sudah selesai, memang ada kendala di MyASN-nya," ujar Netti Lastiningsih, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Dinas Pendidikan dijadwalkan segera berkoordinasi langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar roda kepemimpinan di puluhan sekolah tersebut bisa segera berjalan optimal.

Baca Juga :   Sekolah di Persimpangan Algoritma dan Nurani