MOJOKERTO - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi di Gedung DPRD Kota Mojokerto, Rabu (5/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah meminta percepatan pembangunan sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam program sekolah Rakyat ini, Pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk satu unit. Sementara daerah diminta untuk menyiapkan lahannya.

"Iya, kemarin kebetulan Gus Ipul (Mensos) menginformasikan bahwa baru ada arahan dari Pak Presiden untuk menyiapkan sekolah rakyat. Pemerintah akan menyiapkan anggarannya kira-kira satu unit sampai dengan Rp100 miliar dan daerah diminta menyiapkan lahannya," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa usai sertijab Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto.

Baca Juga :   Program MBG Diluncurkan, Khofifah: Wujudkan Generasi Sehat dan Cerdas

Sekolah rakyat tersebut, lanjutnya, semuanya boarding school dan sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak keluarga yang kategori miskin dan miskin ekstrem. Tujuannya berkelanjutan di dalam pembelajaran pembentukan karakternya dan bisa lebih terpandu.

"Ini adalah sesuatu yang sangat penting, multiplier effect-nya sangat banyak dalam waktu dekat pasti bisa menyerap tenaga kerja. Dalam jangka panjang ini bisa mendorong peningkatan kualitas SDM kita, peningkatan IPM kita," tambahnya.

Menurutnya, program sekolah Rakyat tersebut bisa memberikan kesetaraan posisi dengan Indonesia Emas 2045. Jika Provinsi Jawa mendapat kuota sebanyak 40 unit Sekolah Rakyat dan satu unit senilai Rp100 miliar maka Jawa Timur akan mendapatkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Baca Juga :   Makan Bergizi Gratis: RS Swasta di Surabaya Dukung Penanganan Stunting

"Itu artinya bahwa sekian banyak tenaga kerja bisa kita rekrut dan kita bisa memberikan harapan bagi anak-anak warga yang terindikasi miskin ekstrem dan miskin. Kita sedang mengkoordinasikan antara Pak Mensos, Pak Menteri ATR BPN karena RDTR (Rancangan Dasar Tata Ruang) disampaikan saat retreat," katanya.

Jika tidak bisa dibangun di wilayah kota maka bisa di Kabupaten atau kecamatan sehingga ada kepastian terutama bagi investor-investor. Sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan mengundang Menteri Sosial (Mensos), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Menteri Desa (Mendes).

"Kita merencanakan mengundang tiga menteri itu, Mensos, Menteri ATR-BPN dan Mendes tanggal 9 ini, mudah-mudahan tiga menteri ini bisa hadir. Saat kita sudah siapkan dan para Kepala Daerah kami minta tidak diwakilkan. Memang ini harus kerjanya cepat gitu, sat-set wat-wat. Saya tidak tahu target nasionalnya tapi saya minta kuota 40," urainya.

Baca Juga :   Bayu Airlangga: Buku Paradoks Indonesia Prabowo Subianto, Refleksi Kritis Perekonomian Bangsa

Mantan Mensos ini menjelaskan, kuota 40 tersebut akan dibagi untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga masing-masing kabupaten/kota akan mendapatkan satu kuota. Sementara dua lainnya akan ditempatkan di Provinsi Jawa Timur seperti Malang dan Jember yang memiliki wilayah administrasi luas yang padat penduduk.

"Kalau Kota Mojokerto ini kan sebetulnya dikelilingi oleh Jombang dan Kabupaten Mojokerto, kemiskinannya masih dibawah 7 persen. Untuk kapasitas saya belum tahu detailnya ya kawan-kawan. Jadi, kapasitas satu sekolah ini untuk berapa siswa? Karena ini sekolah berasrama. Jadi, saya rasa ini akan memberikan percepatan peningkatan kualitas SDM di mana saja," tegasnya. (*)