SURABAYA - Polemik terkait dugaan praktik suap dan transaksi jual beli suara di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) terus bergulir. Aktivis Nahdliyin, Haji Raden Mas Khalilur Rahman Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, kembali membongkar praktik suap yang diduga melibatkan sejumlah pengurus wilayah tersebut.

Gus Lilur mengungkapkan bahwa dirinya sempat menggelar pertemuan tertutup selama empat jam bersama beberapa Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di sebuah lokasi di Jakarta.

“Pertemuan tersebut secara khusus membahas alur penyerahan uang muka (down payment/DP) hingga eksekusi pelunasan suara,” ujarnya.

Berdasarkan pengakuan para pengurus wilayah dalam pertemuan tersebut, lokasi pelunasan DP terbanyak disinyalir terjadi di salah satu hotel di Jombang. Aset penginapan itu disinyalir merupakan milik mantan Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Baca Juga :   Gus Lilur Ajukan 3 Syarat untuk Akhiri Polemik Muktamar NU

Atas temuan itu, salah satu pengurus PWNU dari wilayah Sumatra menyampaikan keheranannya terkait sikap tenang Gus Ipul di hadapan publik. Figur pimpinan tersebut dinilai bersikap seolah tidak ada praktik kecurangan, padahal tuduhan penyuapan tersebut mengarah kuat padanya.

Gus Lilur menilai Gus Ipul bertindak sebagai orkestrator utama dalam skema transaksi suara tersebut.

“Ia merupakan orkestrator mulai dari pengumpulan jajaran PCNU dan PWNU sebelum agenda Muktamar, penyerahan DP, hingga pelunasan di hotel tersebut,” tuturnya.

Baca Juga :   NU, Gus Dur dan Bromocorah Politik

Merespons keheranan jajaran PWNU Sumatra tersebut, pria asal Situbondo yang mengklaim dirinya cicit Sayyidina Ali sekaligus cicit Ken Arok ini memberikan analisisnya. Ia membagi penilaiannya ke dalam dua perspektif utama, yakni sudut pandang keagamaan dan sudut pandang drama.

“Dari sudut pandang keagamaan, saya sematkan predikat khusus bagi langkah politik yang ditunjukkan. Sementara dari sudut pandang drama, sosok mantan Sekjen PBNU tersebut dinilai menjalankan peran sebagai aktor teater professional,” paparnya.

Gus Lilur menyebutkan bahwa seorang aktor sejati akan selalu menghayati figur yang dimainkan secara mumpuni. Dalam konteks ini, narasi yang dibangun di publik seolah-olah menempatkan sosok tersebut sebagai penjaga moral Muktamar NU.

Baca Juga :   Senator Lia Istifhama Menangkan Lelang Lukisan Hadratussyekh Hasyim Asy'ari di Muktamar NU

Lakon yang dimainkan memberi kesan bersih dari praktik politik uang di forum tertinggi Nahdlatul Ulama tersebut. Padahal, menurut dugaan Gus Lilur, yang bersangkutan merupakan penulis skenario sekaligus pelaku utama transaksi politik di lapangan.

Secara psikologis, Gus Lilur menilai ada dorongan kebohongan publik yang terus dipaksakan untuk menutupi fakta. Menurutnya, informasi mengenai kebocoran praktik jual beli suara itu kini sudah menjadi konsumsi publik di tingkat nasional.

Sikap bertahan dengan narasi suci tersebut disinyalir berkaitan dengan kekhawatiran terhadap pihak penyokong dana. Dugaan ketakutan akan kehilangan dukungan finansial membuat pilihan untuk menyangkal kenyataan terus diambil di ruang publik.

Baca Juga :   Dua PR Besar Gus Kikin Pasca Muktamar: Rekonsiliasi Elit dan Perkuat Ekonomi Nahdliyin

Gus Lilur bahkan memberikan kiasan tegas terkait upaya menyadarkan kebohongan yang dinilai sudah terstruktur tersebut. Langkah keras dinilai perlu agar aksi kepura-puraan di hadapan warga Nahdliyin dan masyarakat luas dapat segera dihentikan.

Ia menegaskan bahwa rekayasa narasi bersih yang ditampilkan saat ini sudah tidak lagi efektif di mata publik. Seluruh rekam jejak dan dinamika di balik perhelatan Muktamar dianggap telah terbaca secara jelas oleh masyarakat luas.

Kritik tajam turut diarahkan pada kapasitas kepemimpinan di tingkat kementerian negara. Menurut Gus Lilur, keberadaan pejabat publik yang dinilai bersikap tidak jujur akan menjadi hambatan besar bagi kemajuan Republik Indonesia.

Baca Juga :   Ekspansi ke Pesantren, Bank BSN Gandeng Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang

Ia juga menyoroti aksi klarifikasi ke lembaga antikorupsi seperti KPK yang dianggap hanya sebatas formalitas untuk membangun citra. Langkah mendatangi penegak hukum dinilai tidak menghilangkan substansi dari tuduhan manipulasi yang terjadi.

Menutup pernyataannya, salah satu tokoh warga Nahdliyin ini mendesak agar seluruh panggung kepura-puraan segera diakhiri demi keadilan sosial. Ia meminta pejabat yang terlibat untuk segera mundur dari posisinya dan menghentikan narasi yang dinilai membohongi publik. (*)