PROBOLINGGO - Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset (BPPKAD) resmi meluncurkan program “Gempita” atau Bergerak Bersama Gerakan Membayar Pajak dan Retribusi ASN dan Masyarakat Taat, Rabu (20/5/2026) siang.

Program tersebut diluncurkan langsung oleh Wali Kota Probolinggo Aminuddin di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Ketua TP PKK Kota Probolinggo Evariani, jajaran Forkopimda, camat, lurah, perwakilan Bank Indonesia, OJK Malang, Bank Jatim serta pelaku UMKM.

Program Gempita digagas sebagai langkah memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi melalui sistem pembayaran digital atau non tunai.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin mengatakan, transformasi pembayaran pajak dari tunai ke non tunai menjadi bagian penting dalam meningkatkan transparansi sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah.

“Melalui Gempita ini kami ingin membangun budaya taat pajak di lingkungan ASN dan masyarakat. Pembayaran non tunai juga membuat sistem lebih transparan, cepat dan akuntabel,” kata Aminuddin.

Menurutnya, ASN harus menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak tepat waktu sehingga mampu mendorong kesadaran masyarakat secara luas.

“Kami berharap ASN menjadi role model bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara disiplin,” ujarnya.

Aminuddin menjelaskan, Pemkot Probolinggo terus memperluas layanan pembayaran digital hingga ke tingkat kelurahan agar masyarakat lebih mudah melakukan transaksi pajak dan retribusi.

“Sekarang masyarakat tidak harus datang jauh-jauh. Pembayaran non tunai sudah kami dorong sampai ke kelurahan agar lebih mudah dan praktis,” imbuhnya.

Ia menyebut, langkah digitalisasi tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Januari hingga April 2026 mencapai Rp2,58 miliar atau naik sekitar Rp1,1 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,4 miliar.

“Ini menunjukkan kesadaran masyarakat mulai meningkat setelah sistem pembayaran non tunai diperluas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aminuddin menargetkan peningkatan PAD Kota Probolinggo dalam beberapa tahun ke depan dapat mencapai Rp400 miliar demi memperkuat kemampuan fiskal daerah.

“APBD Kota Probolinggo saat ini masih sekitar Rp1 triliun. Padahal idealnya agar sebuah kota sehat secara fiskal, APBD bisa mencapai Rp3 triliun,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio mengatakan program Gempita menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah.

“Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan pajak dan retribusi, tetapi juga mendorong transparansi pengelolaan pendapatan daerah dan edukasi masyarakat mengenai perpajakan serta keuangan inklusif,” jelas Pujo Agung Satrio.

Menurutnya, keterlibatan sektor perbankan dan dunia usaha melalui program CSR menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung keberhasilan Gempita.

“Kami ingin membangun ekosistem pembayaran digital yang lebih luas sehingga masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi non tunai,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga digelar pameran UMKM dan stan CSR dari sejumlah perusahaan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal dan digitalisasi layanan publik di Kota Probolinggo. (*)