JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung Sidang Kabinet Paripurna di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu sore (21/10/2026) pukul 15.00 WIB. Pertemuan tingkat tinggi bersama seluruh menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih ini digelar untuk mengevaluasi capaian dua tahun kepemimpinan nasional sejak kabinet resmi dilantik pada 21 Oktober 2024. Sidang evaluasi ini difokuskan untuk mempercepat pelaksanaan program kerja akhir tahun, menata kementerian baru, serta memastikan efisiensi anggaran negara demi kesejahteraan masyarakat.

Agenda Sidang Kabinet Paripurna ini dikonfirmasi langsung oleh jajaran menteri kabinet saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa malam (20/10/2026). Persiapan tempat persidangan telah ditata sejak Selasa siang dengan memasang jajaran meja, kursi, podium, serta layar berukuran besar di area terbuka halaman tengah Istana.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membenarkan jadwal pertemuan penting jajaran pimpinan pemerintahan tersebut.

"Besok Sidang Kabinet Paripurna. Jam 3," kata Airlangga Hartarto saat diwawancari awak media pada Selasa, 20 Oktober 2026. Hal senada disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang mengonfirmasi kepastian waktu pelaksanaan sidang evaluasi dua tahun masa kerja kabinet."Besok sidang paripurna. Jam 3-an," ujar Brian Yuliarto.

Guna memperjelas fokus pembagian tugas dan kebijakan strategis pemerintah, berikut adalah lima agenda utama Sidang Kabinet Paripurna dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran:

1.     Penegasan Disiplin Eksekusi Program Swasembada Pangan dan Energi

Presiden memberikan arahan tegas agar seluruh kementerian teknis bekerja secara terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kementerian teknis diwajibkan berada di bawah koordinasi kementerian koordinator untuk mempercepat pencapaian target swasembada beras dan kemandirian energi nasional.

2.     Evaluasi Transisi dan Kesiapan Kementerian Hasil Pemekaran

Pemerintah menilai kesiapan operasional instansi atau kementerian baru yang mengalami pemisahan struktur organisasi. Evaluasi ini bertujuan agar proses administrasi dan tata kelola aparatur sipil negara tidak menghambat penyerapan anggaran pada kuartal IV tahun 2026.

3.     Penyelarasan Stabilitas Politik dan Perlindungan Daya Beli Warga

Menteri di bidang ekonomi dan sosial mendapat instruksi khusus untuk mempertebal penyaluran bantuan sosial bagi kelompok masyarakat rentan. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli rakyat di tengah dinamika perubahan harga barang global.

4.     Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

Presiden menginstruksikan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperketat pengawasan. Setiap rupiah dalam anggaran belanja negara wajib dipastikan memberi dampak nyata terhadap pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat bawah.

5.     Kesiapsiagaan Sektor Pertahanan dan Diplomasi Geopolitik

Sektor pertahanan dan diplomasi luar negeri diminta memperkuat posisi politik bebas aktif Indonesia di tingkat internasional. Langkah diplomasi ini diarahkan untuk menjaga stabilitas kawasan serta mengamankan pasokan barang impor strategis bagi kebutuhan dalam negeri.

Pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna pada pertengahan Oktober 2026 ini mencatatkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya rapat paripurna seluruh menteri digelar di ruang terbuka halaman tengah Istana Kepresidenan. Pada sidang-sidang kabinet sebelumnya, kegiatan rapat selalu dipusatkan di dalam ruangan Kantor Presiden atau Istana Negara.

Melalui konsolidasi dan evaluasi berkala dua tahun masa kepemimpinan ini, pemerintah berharap seluruh jajaran kementerian dapat bekerja lebih cepat dan terarah. Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam mengonversi stabilitas politik nasional menjadi perbaikan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis : Cahya Hafid Abdillah