SURABAYA - Rendahnya Dividen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bank Jatim ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengejutkan Fraksi Gerindra DPRD Jatim.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Abdul Halim menilai rendahnya Dividen PAD tidak seimbang dengan besarnya aset Bank Jatim. Kondisi ini berbeda jauh dengan setoran dividen PAD Bank Jateng ke Pemprov Jateng.

"Jadi beberapa waktu lalu kami berkunjung ke provinsi Jawa Tengah dan ditemui Kepala Biro BUMD dan BLUD yang itu membawahi BUMD di Jateng. Ada hal menarik yang kemudian kita temukan dalam hasil pertemuan itu tentang setoran dividen ke PAD Pemprov Jateng dari Bank Jateng yang justru lebih tinggi dibanding Bank Jatim ke Pemprov Jatim," kata Halim, Jumat (30/1/2026).

Halim menyebut laba Bank Jatim lebih tinggi dibanding Bank Jateng. Di mana tahun 2024, Bank Jatim menghasilkan laba Rp 1,28 Triliun, namun hanya memberikan Dividen PAD ke Pemprov Jatim sebesar Rp 420 Miliar. 

Baca Juga :   Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK, Gubernur Khofifah Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

"Sementara di tahun yang sama Bank Jateng menghasilkan laba Rp 1,27 Triliun dan memberikan PAD ke Pemprov Jateng sekitar Rp 600 Miliar. Ini yang kita harapkan Bank Jatim bisa memberikan setoran dividen ke PAD Pemprov Jatim lebih tinggi," jelasnya.

Menurut Halim yang juga Ketua Komisi D DPRD Jatim ini, fiskal pemerintah daerah saat ini tengah diuji dampak dari efisiensi. Pemerintah daerah, kata Halim harus berinovasi agar bisa menggenjot PAD.

"Apa yang dilakukan pemerintah pusat sebenarnya agar daerah mau berinovasi dengan meningkatkan PAD. Maka dari itu dana transfer pusat dikurangi agar daerah mau inovasi, tapi di sisi lain program kementerian yang bersinergi dengan daerah juga semakin banyak," jelasnya.

Baca Juga :   Pasca Banjir di Situbondo, Gubernur Khofifah Instruksikan Segera Perbaiki Irigasi

"Kami harap agar BUMD-BUMD di Jatim ini mau berinovasi lebih dan meningkatkan kualitas perusahaan agar bisa memberi PAD ke Pemprov," tambahnya.

Sementara Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra Satib menyebut BUMD di Jawa Timur harus berbenah. Sebab, tahun 2026 ini fiskal daerah perlu didukung dari meningkatnya PAD.

"Padahal secara postur BUMD kita terutama Bank Jatim mulai aset, laba itu selalu nomor satu atau nomor dua lah bersaing dengan Jawa Barat. Tapi setoran dividen ke PAD justru tinggi Jawa Tengah daripada Jawa Timur. Dengan aset sebanyak itu, seharusnya PAD yang diberikan lebih banyak ke Pemprov Jatim," jelasnya.

Baca Juga :   Gubernur Khofifah dan Ketua PTA Surabaya Tandatangani Nota Kesepakatan Hukum Ketahanan Keluarga

"Kita punya kalau nggak salah 10 BUMD, itu layanan harus ditingkatkan. Karena apa, kalau layanan ditingkatkan, maka masyarakat mau menggunakan produk BUMD Jatim. Kita di Pansus BUMD ingin tata kelola lebih baik, agar hasilnya jelas dan sesuai dengan aset," tegas Satib. (*)