SURABAYA - Usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung terus menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai baik, namun sejumlah masyarakat menilai tidak baik.

Pakar komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai pilkada tidak langsung berpotensi mengembalikan fungsi partai politik sebagai institusi utama dalam proses rekrutmen kepemimpinan daerah. Menurutnya, selama pilkada langsung berlangsung, partai kerap terjebak pada pragmatisme elektoral.

“Dalam pilkada tidak langsung, partai politik menjadi pintu utama pencalonan. Ini membuat kaderisasi kembali penting, karena tidak ada jalur instan selain melalui partai,” kata Surokim dalam diskusi “Ke Mana Arah Pilkada: Membaca Ulang Desain Demokrasi Lokal” di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (31/1/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme pilkada langsung sering kali mendorong partai memilih calon berdasarkan kekuatan modal dan popularitas, bukan rekam jejak kader. Akibatnya, kader yang tumbuh dari bawah justru tersisih.

“Partai sering terpaksa memilih calon yang punya modal besar karena biaya pilkada langsung sangat mahal. Dalam pilkada tidak langsung, tekanan biaya itu jauh berkurang,” ujarnya.

Menurut Surokim, ketika biaya politik ditekan, partai politik memiliki ruang lebih luas untuk mengedepankan kompetensi, loyalitas, dan rekam jejak kader, bukan sekadar kemampuan finansial. Hal ini dinilai dapat memperbaiki kualitas demokrasi internal partai.

“Kalau biaya politiknya lebih rendah, kader-kader partai yang bekerja lama dan memahami ideologi partai punya peluang lebih besar untuk maju,” ucap Surokim.

Dari perspektif sosiologis, dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Moch. Mubarok Muharam, menilai pilkada tidak langsung juga bisa memperbaiki relasi antara partai dan kadernya. Selama ini, menurut dia, pilkada langsung justru membuat partai kehilangan kendali atas proses kaderisasi.

“Pilkada langsung sering membuat partai hanya menjadi kendaraan elektoral. Kandidat datang membawa modal, lalu partai sekadar menjadi stempel formal,” kata Mubarok.

Ia menilai, dengan pilkada tidak langsung, partai didorong untuk lebih serius menyiapkan kader sejak dini. Proses pengkaderan menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar formalitas organisasi.

“Ketika pencalonan ditentukan melalui mekanisme internal partai dan DPRD, partai mau tidak mau harus menyiapkan kader yang benar-benar siap memimpin,” ujarnya.

Meski demikian, Mubarok mengingatkan bahwa penguatan kaderisasi hanya akan berjalan jika disertai dengan demokratisasi internal partai. Tanpa itu, pilkada tidak langsung justru berisiko melanggengkan oligarki.

“Kuncinya ada pada tata kelola internal partai. Kalau partainya demokratis, kaderisasi akan berjalan sehat,” tutur Mubarok. (*)