MADIUN - Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang telah berjalan sejak Agustus 2026. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus memastikan kegiatan pembelajaran dan pendampingan siswa berjalan optimal.

Salah satu hasil evaluasi menunjukkan masih adanya kekurangan siswa, terutama pada jenjang SD dan SMP. Dari data terbaru, enam siswa diketahui mengundurkan diri karena kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan tidak kuat berjauhan dari orang tua.

Pemerintah Kabupaten Madiun menyebut siswa yang mengundurkan diri tetap memiliki kesempatan untuk kembali bersekolah. Program Sekolah Rakyat tidak mewajibkan siswa untuk terus mengikuti pendidikan apabila mereka mengalami kendala dalam proses adaptasi.

Untuk mengisi kuota yang masih tersedia, Dinas Sosial Kabupaten Madiun terus melakukan penjangkauan terhadap keluarga kurang mampu melalui jaringan pemerintah hingga tingkat kecamatan dan desa. Calon siswa yang mengalami kerentanan sosial akan dianalisis berdasarkan kondisi di lapangan, tidak hanya mengacu pada data desil.

Baca Juga :   MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pacitan, Langkah Baru Rokidah Mengejar Pendidikan

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang muncul selama program berjalan sekaligus mencari solusi agar pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat terus berjalan.

“Evaluasi ini kita lakukan karena program sudah berjalan sejak Agustus dan September, sehingga secepat mungkin kita perlu mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk kemudian diberikan solusi,” kata Hari Wuryanto.

Dari sisi tenaga pendidik, saat ini terdapat 34 guru yang didatangkan dari pemerintah pusat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain itu, terdapat 50 wali asuh dan enam tenaga lainnya.

Baca Juga :   Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi Siap Terapkan Tiga Pilar Kurikulum

Jumlah tenaga tersebut masih akan dievaluasi sesuai kebijakan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian tenaga antarsekolah rakyat. Sejumlah gedung utama juga telah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, meski beberapa fasilitas dan sarana pendukung masih dalam tahap penyelesaian dan pengadaan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Madiun berharap proses evaluasi dan penjangkauan calon siswa dapat membantu memenuhi kuota yang tersedia, sekaligus memastikan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan tetap mendapatkan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.