PONOROGO - DPRD Kabupaten Ponorogo menetapkan sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026), bersamaan dengan perubahan keempat Propemperda 2026 yang mengeluarkan tiga raperda dari daftar pembahasan tahun ini.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menjelaskan penetapan Propemperda 2027 perlu diselesaikan sebelum pengesahan APBD 2027 yang dijadwalkan pada 25 November mendatang. Dari sembilan raperda yang diusulkan, beberapa di antaranya mengatur tentang desa, rencana pembangunan industri, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Selain itu, terdapat raperda perubahan tentang pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah. Khusus regulasi tersebut, seluruh fraksi DPRD meminta agar pembahasannya dilakukan secara lebih mendalam melalui pembentukan panitia khusus (pansus).
Sementara itu, dalam perubahan keempat Propemperda 2026, DPRD mengeluarkan tiga raperda dari daftar pembahasan. Ketiganya meliputi perubahan peraturan daerah tentang susunan perangkat daerah, pelayanan bidang pangan, pertanian dan perikanan, serta penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
Baca Juga : DPRD Magetan Setujui Tiga Raperda, Dorong Pengembangan Pariwisata dan Pelayanan Publik
Pengeluaran ketiga raperda tersebut dilakukan karena dokumen pendukung belum siap dan masih memerlukan penyesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi. Dengan penetapan ini, DPRD Ponorogo berharap agenda pembentukan peraturan daerah pada 2027 dapat berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah.
Editor : JTV Madiun



















