JEMBER - Pengawasan dilakukan mulai dari distributor hingga kios resmi agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima petani yang terdaftar dan berhak menerima bantuan pemerintah.

Bupati menyebut bahwa pemerintah pusat telah menambah kuota pupuk bersubsidi secara signifikan. Dengan penambahan tersebut, semestinya tidak ada lagi petani yang mengalami kelangkaan atau kesulitan mendapatkan pupuk saat musim tanam.

Untuk memastikan penyaluran berjalan lancar, Pemkab Jember juga akan memperkuat koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia serta seluruh pihak terkait. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pupuk di tingkat petani dan mencegah terjadinya penyimpangan distribusi.

Sementara itu, terhadap kios yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti menjual di luar ketentuan atau merugikan petani, Pemkab Jember menegaskan tidak akan memberikan toleransi.

Bahkan, pemerintah daerah siap mengusulkan pencabutan izin usaha bagi kios pupuk nakal sebagai bentuk komitmen dalam melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Pemkab Jember berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat dan ketersediaan pupuk yang memadai, produktivitas pertanian dapat meningkat dan kesejahteraan petani semakin terjamin.