JAKARTA - Kedatangan kapal induk ringan KRI Sriwijaya (eks ITS Giuseppe Garibaldi) hibah dari Angkatan Laut Italia di Indonesia pada September 2026 memicu perdebatan hangat di kalangan pengamat militer dan ekonomi. Pelayaran lintas samudra selama 25 hari menempuh jarak 670 mil laut dari Italia menandai babak baru penambahan kekuatan Armada TNI AL. Namun, di balik kebanggaan memiliki kapal berlapis geladak penerbangan pertama ini, muncul sorotan tajam mengenai estimasi biaya perbaikan dan pemutakhiran (retrofit) yang diperkirakan mencapai Rp7,5 triliun hingga Rp16 triliun, serta beban perawatan operasional bulanan yang mencapai sekitar Rp101 miliar di tengah keterbatasan anggaran negara.

Pengoperasian kapal perang berukuran megah ini melahirkan dua sudut pandang yang berseberangan. Di satu sisi, kehadiran kapal induk dipandang sebagai penguat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan wujud nyata doktrin Poros Maritim Dunia. Namun di sisi lain, tingginya biaya pemeliharaan untuk kapal berumur 41 tahun ini mengundang kekhawatiran terjadinya pemborosan fiskal jika tidak dikelola dengan perencanaan yang matang.

Berikut adalah lima fakta dan analisis strategis terkait perdebatan pengoperasian KRI Sriwijaya :

1.     Spesifikasi Teknis dan Status Hibah Kapal Perang Italia

KRI Sriwijaya merupakan kapal induk ringan berukuran panjang 180,2 meter dengan kecepatan maksimal hingga 30 knot. Kapal ini dirancang mampu mengangkut hingga 18 helikopter dan pesawat nirawak (drone), serta menampung hingga 830 personel prajurit. Pemerintah Indonesia menerima unit kapal ini dari Italia melalui skema hibah tanpa biaya pembelian unit, sehingga anggaran negara difokuskan pada peremajaan dan penyesuaian fungsi teknis.

2.     Perhitungan Biaya Pemeliharaan dan Risiko Fiskal APBN

Meskipun unit kapalnya diperoleh secara cuma-cuma, total biaya kepemilikan (total cost of ownership) kapal induk tergolong sangat besar. Kementerian Pertahanan memperkirakan kebutuhan biaya retrofit sebesar Rp7,5 triliun, sementara analisis pengamat pertahanan memperkirakan angkanya dapat membengkak hingga Rp16 triliun. Di samping itu, biaya perawatan rutin bulanan diperkirakan menyedot anggaran sekitar Rp101 miliar. Penyesuaian teknis juga diperlukan, seperti perbaikan sistem pendingin udara (AC) agar kapal buatan tahun 1985 ini cocok digunakan di wilayah tropis Indonesia.

3.     Sorotan Usia Kapal 41 Tahun dan Kompleksitas Pemeliharaan (MRO)

Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, menggarisbawahi bahwa aspek paling krusial bukanlah harga beli kapal, melainkan kesiapan pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan menyeluruh (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO). Mengingat kapal telah berusia 41 tahun, pemerintah wajib memastikan ketersediaan suku cadang dan keandalan lima komponen utama: ketahanan struktur lambung dari korosi, sistem penggerak mesin, sistem distribusi listrik, sistem penerbangan dan hanggar, serta sistem komunikasi dan radar tempur.

"Kedaulatan pertahanan itu bukan hanya diwujudkan dalam membeli kapal, tapi bagaimana kapal itu bisa berjalan, bisa operasional... Biaya operasionalnya dengan semua apa yang kita mesti pertahankan kemampuannya itu akan jadi mahal," tegas Prof. Connie Rahakundini Bakrie.

4.     Perdebatan Fungsi Utama: Operasi Perang vs Bantuan Bencana

Pemerintah mengarahkan penggunaan KRI Sriwijaya untuk mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Namun, pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center, Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa, menilai penempatan kapal induk semata-mata untuk bantuan bencana kurang ideal. Menurutnya, fungsi utama kapal induk adalah memberikan daya gentar (deterrence effect) dan mengangkut alutsista untuk menjaga kedaulatan laut. Meski demikian, kapal ini dinilai cocok dengan kedalaman perairan Indonesia yang berkisar 6 meter serta sangat potensial dioptimalkan untuk mengoperasikan armada drone.

"Kapal ini harus ada manfaatnya. Kapal ini harus bisa memberikan efek deteren bagi perairan di sekitar Indonesia... Jangan sampai kita hanya berhenti menerima saja, lalu kapal ini menjadi semacam museum saja yang dipajang," ujar Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa.

5.     Kekuatan Maritim atau Sekadar "Gaya-Gayaan?”

 Prof. Connie menekankan bahwa keberadaan KRI Sriwijaya dalam lima tahun ke depan akan menjadi tolok ukur keseriusan Indonesia dalam membangun kekuatan maritim dunia. Terdapat lima indikator utama yang harus dipenuhi: jumlah hari operasi aktif di laut, peningkatan kualifikasi awak kapal, tingkat kesiapan helikopter dan drone, kemandirian penyediaan suku cadang oleh industri lokal, serta kecepatan proses perawatan di dok kapal dalam negeri.

"Saya enggak lihat hanya kapal induknya, tapi ujian kedewasaan, keseriusan Indonesia tuh beneran menjadi negara yang membangun kekuatan maritim atau poros maritim dunia atau hanya untuk tanda kutip gaya-gayaan aja," pungkas Prof. Connie.

Pengoperasian KRI Sriwijaya membuka peluang besar bagi keterlibatan industri pertahanan dalam negeri, seperti alih teknologi perbaikan kapal dan pengembangan sistem pertahanan udara berbasis drone. Evaluasi berkala terhadap kinerja operasional kapal ini menjadi kunci utama agar investasi anggaran pertahanan negara dapat memberikan dampak nyata bagi penegakan kedaulatan maritim Indonesia tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Menurut kamu? memang perlukah Indonesia memiliki kapal induk?

Penulis : Cahya Hafid Abdillah