MAGETAN - Polemik aturan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 memunculkan wacana pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Persoalan ini berkaitan dengan kesempatan kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum aturan baru berlaku untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa (Pilkades).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur masa jabatan kepala desa selama delapan tahun dengan batas paling banyak dua periode. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi kepala desa yang telah menyelesaikan dua periode sebelum undang-undang baru diberlakukan.

Keraguan semakin muncul setelah terbitnya PP Nomor 16 Tahun 2026 yang mensyaratkan surat keterangan dari bupati bahwa calon kepala desa belum pernah menjabat selama dua periode. Ketentuan ini dinilai perlu diperjelas, terutama terkait perhitungan masa jabatan sebelum dan sesudah berlakunya regulasi baru.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Magetan, Parminto Budi Utomo, menyatakan pihaknya tidak keberatan apabila persoalan ini dibawa ke MK. Menurutnya, uji materi dapat menjadi salah satu jalan untuk memperoleh kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Baca Juga :   Kades Dua Periode Berencana Ajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pemahaman Dinas PMD Magetan, kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum undang-undang baru berlaku masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri kembali. Sementara itu, kepala desa yang telah menjabat tiga periode tidak dapat kembali maju dalam Pilkades.

Dinas PMD menilai persyaratan surat keterangan dari bupati perlu ditafsirkan secara utuh dengan memperhatikan ketentuan peralihan dan masa berlaku regulasi. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berpedoman pada aturan yang berlaku saat ini dan tahapan Pilkades tetap berjalan tanpa harus menunggu hasil uji materi.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa dalam konsolidasi nasional di Ngawi sepakat membawa polemik masa jabatan tersebut ke MK. Langkah itu diharapkan dapat menghasilkan kejelasan hukum terkait hak pencalonan kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum berlakunya UU Desa terbaru.