JAKARTA - Pemerintah Indonesia memperkuat operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Langkah strategis ini diambil menyusul peningkatan jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi serta adanya laporan dari masyarakat mengenai kabut asap pekat dan penurunan jarak pandang di sejumlah lokasi. Operasi terpadu ini menempatkan keselamatan serta kesehatan masyarakat sebagai prioritas paling utama dalam setiap tindakan pemadaman.

Upaya penanggulangan bencana ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, hingga warga setempat.

Guna memberikan edukasi dan informasi yang jelas mengenai penanganan karhutla ini, berikut adalah enam fakta penting terkait perkembangan situasi dan strategi operasi di saat ini :

1.     Lonjakan Titik Panas Mencapai Empat Kali Lipat dalam Tiga Hari

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan melalui Satelit NASA, sebaran titik panas kategori kepercayaan tinggi (high confidence) mengalami pergerakan yang sangat dinamis selama periode 17 hingga 19 Agustus 2026. Pada 17 Agustus, terdeteksi 123 titik panas di tiga provinsi Kalimantan. Angka ini sempat turun menjadi 109 titik pada 18 Agustus. Namun, pada 19 Agustus 2026, jumlah titik panas melonjak tajam menjadi 518 titik—meningkat lebih dari empat kali lipat hanya dalam satu hari. Secara kumulatif, terdapat total 750 titik panas yang terdeteksi selama tiga hari tersebut. Pemerintah menggarisbawahi bahwa setiap temuan titik panas ini tetap diverifikasi secara langsung melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan luas area dan penyebab kebakaran.

2.     Mobilisasi Lebih dari 12 Ribu Personel Satuan Tugas Darat

Pemerintah telah mengerahkan sedikitnya 12.880 personel gabungan untuk memperkuat penanganan darat di tiga provinsi prioritas tersebut. Sebaran kekuatan personel ini dipusatkan di Kalimantan Tengah dengan jumlah 10.700 personel, disusul Kalimantan Barat sebanyak 1.410 personel, dan Kalimantan Selatan sebanyak 770 personel. Seluruh petugas aktif melakukan pemantauan, patroli terpadu, pemadaman darat, pembasahan, pendinginan area, hingga pembuatan sekat pembatas untuk mencegah api merembet ke kawasan baru.

3.     Pembuatan Sumur Bor untuk Atasi Keterbatasan Air

Kondisi cuaca kering yang terus berlanjut menyebabkan sumber air permukaan untuk pemadaman darat semakin menyusut. Sebagai solusi cepat, satuan tugas darat menambah sarana pemadaman dengan membangun dan mengaktifkan sumur bor di wilayah-wilayah prioritas. Keberadaan sumur bor ini sangat penting untuk memperpendek jarak pengambilan air serta mempercepat pengisian peralatan pompa pemadam. Langkah pembasahan secara menyeluruh ini wajib dilakukan di lahan gambut karena bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan sewaktu-waktu bisa memicu api baru.

4.     Pengondisian Hujan Buatan Lewat Modifikasi Cuaca

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau penyemaian awan hujan terus dioptimalkan berdasarkan ketersediaan awan potensial di atmosfer. Di Kalimantan Barat, operasi ini telah menghasilkan curah hujan sekitar 10,92 juta meter kubik dari 9 kali penerbangan pada 13–17 Agustus, dengan peluang penyemaian berikutnya pada 23–27 Agustus 2026. Sementara di Kalimantan Tengah, operasi telah dilakukan sebanyak 13 kali penerbangan dengan hasil 4,8 juta meter kubik air hujan. Namun, minimnya awan potensial akibat cuaca kering di Kalimantan Tengah membuat peluang hujan buatan dalam waktu dekat menjadi sangat kecil.

5.     Penambahan Armada Udara dan Kendala Kabut Asap Pekat

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah berkoordinasi secara langsung dengan Kepala BNPB untuk menambah dukungan armada udara, seperti helikopter pengebom air (water bombing) dan pesawat patroli di Kalimantan Tengah. Armada udara ini sangat diandalkan untuk menjangkau titik api yang sulit diakses lewat jalur darat. Namun, pekatnya kabut asap di sekitar wilayah Jabiren, Tanjung Taruna, hingga Taman Nasional Sebangau menjadi hambatan besar karena membatasi jarak pandang pilot dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Jika jarak pandang tidak aman, operasi udara untuk sementara waktu tidak dapat dipaksakan.

6.     Penyelidikan Penyebab Kebakaran dan Tindakan Hukum Tegas

Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus mendalami penyebab terjadinya kebakaran di setiap lokasi. Apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian dalam menjaga lahan, proses hukum akan ditegakkan secara tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Pemerintah mengingatkan dengan keras bahwa seluruh lapisan masyarakat maupun pelaku usaha dilarang melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar.

Terkait kondisi jarak pandang, data terbaru per 20 Agustus 2026 menunjukkan adanya perkembangan ke arah yang lebih baik. BMKG mencatat jarak pandang di Bandara Supadio (Pontianak) membaik menjadi sekitar 4 kilometer dalam kondisi berasap, Bandara Tjilik Riwut (Palangka Raya) sekitar 6 kilometer, dan wilayah Banjarbaru bahkan sudah mencapai lebih dari 10 kilometer. Sebelumnya pada 19 Agustus, jarak pandang di Bandara Internasional Syamsudin Noor (Kalimantan Selatan) sempat menurun drastis hingga mencapai 400 meter saja.

Meskipun mulai membaik, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena kondisi kabut asap ini bersifat dinamis. Warga diimbau untuk selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan segera memeriksakan diri jika mengalami gangguan pernapasan. Para pengendara juga diminta untuk memperlambat laju kendaraan, menyalakan lampu utama, dan menjaga jarak aman guna menghindari kecelakaan di jalan raya akibat keterbatasan pandang/

Penulis : (Cahya Hafid Abdillah)