PACITAN - Pemangkasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga 50 persen dikhawatirkan berdampak buruk pada efektivitas sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami.

Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat di daerah rawan bencana, seperti Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Pacitan, yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, dikenal sebagai daerah yang rentan terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami. Menurut catatan BMKG, kawasan ini berada di jalur aktif seismik yang sering mengalami pergerakan tektonik. Oleh karena itu, sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami menjadi salah satu komponen vital dalam upaya mitigasi bencana di daerah tersebut.

Dengan pemangkasan anggaran yang cukup besar, yakni Rp 1,423 triliun atau 50,35 persen sejumlah pihak khawatir bahwa kinerja BMKG dalam memberikan informasi secara cepat dan akurat akan terhambat. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kemampuan BMKG dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat Pacitan apabila terjadi gempa atau tsunami.

Kekhawatiran tersebut diantaranya diungkapkan oleh warga Dusun Tawang Wetan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo Pacitan. Mereka khawatir potensi bahaya yang semakin meningkat jika sistem peringatan dini tidak berjalan optimal.

"Saya sangat khawatir, karena bencana gempa dan tsunami bisa datang kapan saja. Sebagai warga, kami sangat mengandalkan sistem peringatan dini," ujar Subadi salah seorang warga Senin, (10/2/2025) sore.

Disamping itu, diwilayah Dusun Tawang Wetan sendiri terdapat lebih dari 300 kepala keluarga (KK) yang bermukim di kawasan pesisir. Sehingga peringatan dini bencana gempa dan tsunami sangat diperlukan sebagai langkah mitigasi.

"Ya sangat penting sekali untuk peringatan bencana itu, kalau tidak bisa berjalan optimal warga bisa tau darimana jika bencana terjadi sewaktu-waktu," imbuhnya.

Sejauh ini, BMKG telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sistem peringatan dini, termasuk memasang alat pendeteksi gempa dan tsunami serta meningkatkan kapasitas komunikasi informasi kepada masyarakat. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, keberlanjutan upaya ini terancam. (*)