SURABAYA - Yunita Linda Sari, dikukuhkan sebagai Kepala OJK Provinsi Jawa Timur yang baru, dalam pengukuhan yang digelar di Gedung OJK Jatim, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Senin (1/10/2024).

Yunita Linda Sari menggantikan Bambang Mukti Riyadi. Usai dikukuhkan, Yunita Linda Sari berkomitmen akan berperan aktif dan bersinergi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung kemajuan industri jasa keuangan.

Selain itu, Yunita akan menjaga stabilitas dan momentum peningkatan kinerja ekonomi demi kesejahteraan Jawa Timur. Yunita juga memastikan akan meneruskan program kerja yang telah berhasil dilakukan oleh kepemimpinam sebelumnya.

Program pengembangan ekonomi daerah difokuskan pada pengembangan budidaya melon di wilayah Kabupaten Lamongan yang melibatkan para pemangku kepentingan, antara lain perwakilan petani, perwakilan offtaker, Dinas dan OPD terkait baik di level Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan perwakilan Lembaga Jasa Keuangan. 

Yunita juga siap meningkatkan iklim investasi di Jatim dan menguatkan lembaga jasa keuangan yang ada di daerah sebagaimana tugas dan fungsi OJK.

“Meliputi fungsi pengawasan sebagai kepanjangan tangan Kantor OJK Pusat, menopang pertumbuhan ekonomi serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi bersama Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Forkopimda, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pimpinan Industri Jasa Keuangan, perwakilan asosiasi industri, dan akademisi serta mitra strategis OJK Jawa Timur hadir dalam acara pengukuhan.

Inarno Djajadi Anggota Dewan Komisioner OJK menyampaikan pemimpin Kantor OJK Daerah harus mampu menjalin komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik dengan pemangku kepentingan di Daerah.

“Keberadaan Kantor OJK di daerah memegang peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak dalam mengeksekusi berbagai program dan kebijakan strategis OJK. Selain itu, Kantor OJK di daerah juga harus dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah.” kata Inarno.

Sedangkan Pj. Gubernur Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah terjalin dengan baik dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

“Sinergi yang solid dimaksud menghasilkan berbagai capaian positif dalam sektor keuangan, diantaranya yaitu pertumbuhan kredit perbankan dan penurunan rasio NPL perbankan di wilayah Jawa Timur.”

Adhy Karyono juga menyampaikan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama dari para pemangku kepentingan, antara lain percepatan inklusi keuangan, penguatan UMKM, dan peningkatan literasi keuangan.

Selain itu, Adhy juga menyatakan bahwa PT BPD Jawa Timur yang saat ini telah menyelesaikan proses konsolidasi bank sebagai Induk Kelompok Usaha Bank (KUB) atas Bank NTB Syariah siap menampung Bank lain yang yang mengalami kesulitan memenuhi modal inti minimum sesuai ketentuan melalui skema KUB.

Bambang Mukti Riyadi menyampaikan bahwa tanggung jawab Kantor OJK Daerah akan semakin bertambah dengan adanya pendelegasian kewenangan pengawasan beberapa Lembaga Jasa Keuangan berkantor pusat di wilayah Jawa Timur yang pengawasan sebelumnya dilakukan oleh OJK Kantor Pusat.

“Penguatan peran Kantor OJK Daerah dimaksud diharapkan juga akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melakukan konsultasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan tersebut,” pumgkas Bambang.(*)