Kota Batu, PortalJTV – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu secara tegas menyatakan penolakan terhadap kelanjutan rencana proyek eksplorasi panas bumi atau geothermal di kawasan Songgoriti dan Arjuno-Welirang, tepatnya wilayah Sumberbrantas.
Sikap tersebut diambil menyusul meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak proyek geothermal, terutama ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan sumber mata air yang menjadi penopang kehidupan warga Kota Batu.
Pemkot memastikan tidak menyetujui kelanjutan proyek tersebut, sekaligus menyiapkan kajian dampak lingkungan dan surat keberatan resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penolakan itu ditegaskan langsung Wali Kota Batu, Nurochman. Ia memastikan tidak boleh ada pengembangan proyek geothermal di kawasan hulu yang menjadi penyangga sumber mata air Kota Batu.

Bahkan, menurut Nurochman, rencana proyek yang sempat dikaitkan dengan Kementerian ESDM tersebut sudah tidak berlanjut.
“Saya pastikan kami nggak setuju kalau itu ada kelanjutan. Karena ini rampung, tidak ada kelanjutan. Apalagi dokumen lelangnya sudah tahun lalu,” ujarnya.
Cak Nur, sapaan akrab Nurochman, menegaskan sikap tersebut bukan sekadar penolakan terhadap rencana lama. Pemkot Batu juga tidak akan memberikan persetujuan apabila proyek serupa kembali diwacanakan di kawasan Songgoriti maupun Sumberbrantas.
“Ya, nggak setuju. Kami nggak setuju kalau ada geotermal di Sumberbrantas atau Songgoriti. Saya tegaskan begitu,” tandasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Alfi Nurhidayat, menegaskan bahwa sikap pemerintah daerah tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Batu, Nurochman. Pemkot Batu tidak menghendaki rencana eksplorasi geothermal di kedua wilayah tersebut dilanjutkan.
“Sejalan dengan sikap Wali Kota Batu, kami sepakat untuk tidak menyepakati kelanjutan rencana proyek eksplorasi geothermal Songgoriti maupun di Sumberbrantas,” tegas Alfi, Selasa (17/11/2026).
Menurut Alfi, rencana pengembangan panas bumi di Kota Batu sebenarnya bukan isu baru. Jejak kebijakannya telah tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM tahun 2014 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2019.
Rencana tersebut kembali menjadi perhatian setelah Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti sempat masuk dalam agenda pelelangan pada ajang Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) pada September 2025.
Meski sejumlah tahapan kebijakan telah berjalan, masyarakat, termasuk warga lokal, dinilai belum memperoleh kejelasan informasi mengenai kelanjutan proyek tersebut. Kondisi ini kemudian kembali memicu perbincangan publik, terutama di media sosial.
Dokumen kebijakan dan jejak rencana proyek yang beredar turut memunculkan kekhawatiran warga terhadap potensi dampak lingkungan. Salah satu persoalan yang paling disorot adalah risiko terhadap sumber mata air di Kota Batu.
Alfi menegaskan, Pemkot Batu menempatkan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas. Meski mendukung pengembangan energi terbarukan, pemerintah daerah menilai pembangunan tidak boleh mengabaikan keselamatan warga maupun kelestarian ekosistem.
”Secara prinsip kami mendukung energi terbarukan, tetapi tidak harus mengabaikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan Kota Batu. Jangan sampai kita mendapat energi listrik, tetapi justru mempertaruhkan sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat,” tegas Alfi.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Batu berencana meminta kejelasan administratif kepada pemerintah pusat. Alfi menyebut, berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Tahun 2025, proses lelang WKP Songgoriti sebelumnya tidak berhasil karena tidak ada badan usaha yang mendaftar.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappelitbangda), Pemkot Batu kini tengah menyiapkan surat resmi kepada Kementerian ESDM.
Surat tersebut akan memuat permintaan penjelasan mengenai status WKP Songgoriti sekaligus menyampaikan keberatan resmi Pemkot Batu terhadap rencana pengembangan proyek geothermal.
Selain langkah administratif, Alfi juga menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Bappelitbangda untuk melakukan kajian terhadap potensi dampak proyek tersebut.
Kajian akan mencakup sejumlah aspek, mulai dari sumber mata air, tata ruang, kawasan wisata, hingga kawasan lindung. Bagian Hukum juga diminta menyusun kajian teknis dan yuridis sebagai landasan pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
”Termasuk nanti ke Bagian Hukum kami tugaskan menyusun kajian teknis dan yuridis sebagai pijakan kuat dalam melindungi kepentingan masyarakat saat berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” kata dia.
Pemkot Batu juga berkomitmen membuka ruang dialog partisipatif dengan masyarakat Songgoriti, kalangan akademisi, DPRD Kota Batu, serta pemerhati lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan aspirasi warga menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait rencana geothermal.
“Kepentingan masyarakat Kota Batu, kelestarian lingkungan, dan keselamatan generasi mendatang tidak dapat ditawar. Kami mengajak seluruh masyarakat tetap tenang, menjaga kondusivitas, dan menyalurkan aspirasi melalui dialog yang konstruktif,” pungkasnya. (Rafli)
Editor : JTV Malang

















