Kota Batu, PortalJTV – Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga pengembangan unit usaha menjadi fokus perhatian anggota DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, dalam mendorong koperasi wanita (Kopwan) di wilayah Malang Barat semakin berkembang.
Tak sekadar menyerap aspirasi, Sri Untari juga menyiapkan langkah pemetaan dan pembinaan untuk mengetahui kondisi sekaligus menggali potensi koperasi wanita di masing-masing wilayah.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan reses wilayah Malang Barat yang dipusatkan di Balai Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jumat (20/11/2026). Kegiatan ini dihadiri masyarakat dan perwakilan koperasi dari Pujon, Ngantang, Kasembon, hingga Kota Batu.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Untari menggali berbagai persoalan dan peluang pengembangan koperasi. Menurutnya, keberlangsungan koperasi tidak hanya ditentukan oleh dukungan permodalan, tetapi juga kemampuan pengurus dalam mengelola organisasi, membangun rasa memiliki anggota, serta menciptakan inovasi usaha.
“Pengelolaan itu tidak mudah. Effort tertinggi harus dari pengurus untuk membuat koperasi tetap ada, tetap eksis. Itu harus dari pengurus. Bagaimana dia melakukan inovasi, membangun, menginternalisasikan ideologi koperasi, membangun rasa memiliki, kemudian menyusun kembali rencana,” ungkap Sri Untari.
Ia menilai, pengurus memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan koperasi. Selain mengelola organisasi, mereka juga harus mampu membangun jejaring dan membaca peluang usaha agar koperasi terus berkembang.
Di sisi lain, peningkatan kapasitas pengurus menjadi kebutuhan penting. Menurutnya, minimnya pelatihan selama ini membuat sebagian pengurus belum memiliki wawasan yang cukup dalam mengembangkan organisasi maupun mengoptimalkan usaha.

“Karena jarang banget dilakukan pelatihan, akhirnya pengurus tidak memiliki wawasan yang cukup. Untuk itu nanti akan saya sentuh dengan pelatihan-pelatihan SDM dan perkoperasian,” jelasnya.
Pelatihan tersebut nantinya diarahkan pada penguatan kemampuan pengurus dalam menggerakkan organisasi, memaksimalkan usaha, hingga melakukan pencatatan keuangan secara tertib.
“Bagaimana menggerakkan organisasi dan kemudian memaksimalkan usahanya serta mencatat hasil usahanya itu dengan baik agar tidak terjadi kemacetan berikutnya,” imbuhnya.
Sri Untari menyebut, kondisi koperasi wanita di wilayah Malang Barat memiliki dinamika yang berbeda-beda. Di Kota Batu, misalnya, dari total 24 koperasi wanita, sebanyak 15 masih aktif, sedangkan sembilan lainnya membutuhkan perhatian dan pembinaan agar dapat kembali menjalankan aktivitas kelembagaan.
Ia menyayangkan sejumlah koperasi yang tidak lagi mampu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mengingat sebelumnya telah mendapatkan dukungan permodalan dari pemerintah.
“Ini kan sayang, dana-dana hibah yang sudah berputar maupun dana. Pertama dulu dikasih hibah itu Rp25 juta, lalu ditambah lagi Rp25 juta,” tuturnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi koperasi yang mampu menunjukkan perkembangan usaha cukup baik. Bahkan, terdapat koperasi yang telah mencatat omzet hingga Rp3 miliar dan Rp1,5 miliar. Salah satunya Brosem yang dinilai telah berkembang menjadi usaha berskala besar.
“Jadi sebenarnya di Batu ini, walaupun kecil, tingkat kualitasnya cukup baik. Kualitas pengelolaan yang hidup, yang 15 tadi. Ada yang sudah Rp3 miliar, ada yang Rp1,5 miliar, Brosem tadi itu sudah besar,” katanya.
Untuk mengetahui kondisi secara lebih menyeluruh, Sri Untari berencana mendatangi koperasi di masing-masing kecamatan guna melakukan identifikasi dan pemetaan berdasarkan tingkat perkembangannya.
“Saya akan mendatangi mereka per kecamatan, melakukan identifikasi. Identifikasi yang mati berapa, yang setengah mati berapa, yang hidup berapa. Karena nanti pola pendekatannya berbeda,” terangnya.
Menurutnya, koperasi yang sudah tidak aktif perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah masih memiliki pengurus dan anggota yang berkeinginan untuk menghidupkannya kembali.

“Yang mati ini mencari apakah orang-orangnya masih ada. Kalau masih ada, masih bisa dihidupkan. Mungkin namanya mati raga. Saya punya pengalaman dulu untuk menghidupkan koperasi mati,” ungkapnya.
Sementara koperasi yang mengalami stagnasi perlu mendapatkan asesmen untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya. Adapun koperasi yang masih aktif juga harus dievaluasi agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dan skala usahanya.
“Yang hidup itu pun harus dilihat. Sampai di mana hidupnya itu? Apakah sekadar hidup, hidup-hidupan, atau kemudian bisa hidup untuk menuju advance sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat,” imbuhnya.
Ia berharap, proses identifikasi tersebut tidak berhenti pada pendataan, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi dan pendampingan.
“Kalau kita sudah mampu melakukan berbagai telaah tadi, di-follow up, dievaluasi, diberikan follow up lagi, itu akan membangkitkan trust masyarakat kepada koperasi,” jelasnya.
Selain persoalan kelembagaan, reses tersebut juga menghasilkan sejumlah aspirasi mengenai peluang pengembangan usaha koperasi.
Salah satunya disampaikan pengurus koperasi dari wilayah Pujon dan Ngantang yang menginginkan koperasi dapat terlibat dalam pengelolaan persampahan.
Sri Untari menyebut, aspirasi tersebut menjadi salah satu hal menarik yang muncul dalam pertemuan. Para pengurus ingin mendapatkan pengetahuan mengenai tata kelola sampah agar koperasi ke depan dapat mengambil peran sebagai penanggung jawab maupun pengelola persampahan di lingkungan masyarakat.
“Tadi pagi malah ada yang ingin koperasi itu bisa menggiatkan urusan persampahan dari Pujon dan Ngantang. Mereka ingin diberikan ilmu tentang bagaimana mengelola sampah agar koperasi ke depannya bisa menjadi semacam PIC maupun pengelola sampah itu,” paparnya.
Ia menilai, aspirasi tersebut menunjukkan adanya keinginan pengurus untuk mengembangkan koperasi melalui kegiatan usaha yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, aspirasi mengenai pengembangan kembali kawasan wisata Songgoriti juga turut disampaikan. Sejumlah warga mengeluhkan hilangnya potensi pendapatan akibat kawasan wisata tersebut tidak lagi berkembang optimal.
Sri Untari menyebut, terdapat dua persoalan yang perlu mendapat perhatian, yakni belum adanya titik temu antara Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Kabupaten Malang terkait pengelolaan kawasan serta belum masuknya investor untuk menghidupkan kembali potensi wisata tersebut.
“Sebenarnya kalau sudah clear persoalannya antara Batu dengan Malang, investor bisa datang. Ini kan wilayah-wilayah bagus,” ujarnya.
Ia berencana mengomunikasikan persoalan tersebut dengan Wali Kota Batu dan Bupati Malang melalui koordinasi bersama anggota DPRD terkait.
“Saya nanti akan coba bicara dengan Pak Wali Kota Batu dan bicara dengan Pak Bupati lewat teman-teman DPRD, bagaimana sebenarnya maunya seperti apa. Sayang juga masyarakat yang sudah kehidupannya melandaskan dari situ, kemudian pemerintah tidak support untuk bisa menghidupkan situasi ekonomi yang lebih baik pada masyarakat,” pungkasnya.
Melalui berbagai aspirasi yang dihimpun, Sri Untari berharap penguatan koperasi dan pengembangan potensi ekonomi lokal di Malang Barat dapat berjalan beriringan. Pemetaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pendampingan berkelanjutan diharapkan menjadi langkah untuk mendorong koperasi wanita semakin berdaya dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. (Rafli)
Editor : JTV Malang

















