MAGETAN - Pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat keamanan digital menyusul indikasi serangan phishing pada sistem pembayaran QRIS milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) pada Agustus 2025. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengadaan perangkat firewall senilai Rp400 juta untuk meningkatkan perlindungan sistem dan data pemerintah daerah.

Saat kejadian tersebut, sistem pembayaran QRIS BPKPD Magetan sempat dinonaktifkan sementara setelah ditemukan indikasi serangan phishing yang memicu transaksi anomali. Peristiwa ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap sistem digital yang digunakan dalam pelayanan publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Magetan, Cahaya Wijaya, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap situs web dan aplikasi milik pemerintah daerah kini diperketat. Apabila ditemukan indikasi serangan, akses sistem akan dinonaktifkan sementara untuk pemeriksaan serta pembersihan tautan berbahaya.

Selain memperkuat pengawasan internal, Diskominfo Magetan juga berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mendukung upaya penanganan ancaman siber. Pemerintah daerah turut menyiapkan pengadaan perangkat firewall senilai Rp400 juta yang telah disetujui dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD.

Baca Juga :   Demi Keamanan Penyebrangan, ASDP Lakukan Sterilisasi di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk

Perangkat tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan sistem digital dari akses tidak sah dan berbagai bentuk serangan siber. Pengamanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keamanan data serta memastikan sistem pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

Di samping penguatan teknologi, Diskominfo Magetan juga meningkatkan kewaspadaan operator situs web dan aplikasi pemerintah. Para operator diimbau tidak sembarangan membuka tautan asing maupun mengakses situs yang tidak resmi karena berpotensi menjadi pintu masuk serangan siber.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Magetan berupaya meningkatkan keamanan infrastruktur digital sekaligus meminimalkan risiko kebocoran data dan gangguan pelayanan kepada masyarakat.