PONOROGO - Ribuan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ponorogo menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Ponorogo, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan nasional, mulai dari peninjauan ulang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga penolakan terhadap RUU Penyiaran 2026.

Beberapa poin yang disampaikan dalam petitum mahasiswa di antaranya meminta peninjauan ulang objek pajak PPN, menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, serta menolak RUU Penyiaran 2026. Mahasiswa juga menyoroti pentingnya perbaikan pola komunikasi dan etika pejabat publik.

Koordinator Lapangan aksi, Ahmad Nizar, menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Aksi sempat diwarnai ketegangan setelah seorang aparatur sipil negara (ASN) diduga melakukan tindakan yang dianggap tidak menyenangkan oleh massa. Peristiwa tersebut memicu kemarahan sejumlah peserta demonstrasi di lokasi.

Baca Juga :   Tolak Pengembangan TPST, Ratusan Warga Bangunsari Gelar Aksi

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, bersama jajaran kemudian menemui massa untuk berdialog. Ia berjanji akan meneruskan seluruh tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat serta menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang melibatkan oknum ASN tersebut.

Setelah melalui dialog, aksi yang berlangsung sekitar empat jam itu akhirnya berakhir kondusif. Massa membubarkan diri setelah Ketua DPRD menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan aspirasi mereka.