JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi telah menerima pengajuan pengunduran diri Perry Warjiyo dari posisinya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Kepastian mundurnya pucuk pimpinan bank sentral yang diajukan pada Minggu (26/7/2026) tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, melalui keterangan pers di Gedung Bank Indonesia pada Senin (27/7/2026).

Merespons pengunduran diri tersebut, pemerintah saat ini tengah menyiapkan proses penerbitan Keputusan Presiden (Keppres). Langkah administrasi terkait pemberhentian secara hormat ini dipastikan akan mematuhi seluruh mekanisme hukum yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Mewakili Kepala Negara, Mensesneg menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian panjang Perry Warjiyo. "Presiden menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi Perry Warjiyo yang memimpin Bank Indonesia selama kurang lebih tujuh tahun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional," demikian kutipan pernyataan resmi pemerintah terkait mundurnya Gubernur BI.

Guna menghindari kekosongan pimpinan, roda kepemimpinan Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan secara otomatis oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti. Berdasarkan ketentuan undang-undang, Destry akan bertugas sebagai pelaksana tugas hingga pemerintah meresmikan Gubernur BI yang definitif melalui prosedur yang berlaku.

Pemerintah juga secara khusus meminta masyarakat luas dan para pelaku pasar untuk tetap tenang menyikapi dinamika pergantian pimpinan ini. Seluruh tahapan transisi dipastikan berlangsung dengan transparan, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta berada di dalam jalur hukum.

Pergantian kepemimpinan ini dijamin tidak akan mengganggu kelancaran tugas pokok maupun arah kebijakan moneter Bank Indonesia. Perekonomian nasional diproyeksikan akan tetap stabil. Ke depannya, Bank Indonesia akan terus menjalankan mandat utamanya untuk mengendalikan stabilitas moneter, sementara Kementerian Keuangan akan tetap fokus merawat kesehatan fiskal negara. Koordinasi dan sinergi yang kuat di antara kedua institusi ini akan terus dipertahankan demi menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. (Cahya Hafid Abdillah)