JAKARTA - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menggenjot percepatan program prioritas kerakyatan, salah satunya melalui pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak pada Kamis (15/10/2026).

"Saya dan Pak Joao (Direktur Utama Agrinas) ini dapat arahan langsung, bahkan saya kemarin juga Pak Presiden telepon lagi dua kali, arahan langsung untuk bersama-sama tanggal 15 berarti besok," ucap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas di kantornya, Rabu (14/10/2026).

Dari target total 35.000 koperasi yang direncanakan beroperasi tahun ini, saat ini terdapat sekitar 29.000 unit yang telah rampung dibangun secara fisik, sementara tahap awal ini baru mencakup sekitar 8.000 unit yang mulai dibuka.

"Tanggal 15 (Oktober) ada monitoring serentak. Selama 8 hari ini akan ngecek terus, apa yang belum apa yang sudah," ujar Zulkifli Hasan.

Baca Juga :   Insiden Kecelakaan Kerja di Proyek KDKMP Magetan, Dandim dan Pemkab Evaluasi Standar Keselamatan

Guna memastikan efektivitas distribusi, pemerintah melibatkan lintas sektor secara masif termasuk jajaran kementerian, pemerintah daerah, kepala desa, hingga unsur TNI untuk memantau langsung kesiapan di lapangan.

"Wakil menteri kita sudah bagi tugas. Yang agak jauh, kita sudah berkirim surat ke Pak Panglima atas arahan Bapak Presiden, nanti Pangdam juga ngecek. Kemudian gubernur ngecek, bupati ngecek," jelasnya.

Selain berfungsi sebagai pusat distribusi barang-barang kebutuhan pokok bersubsidi seperti pupuk, minyak goreng, gula, hingga gas LPG, koperasi ini juga disiapkan untuk memperluas layanan publik bagi masyarakat.

"Ada pupuk subsidi, gula, minyak goreng, gas LPG, hingga beras dari Bulog SPHP subsidi. Ini adalah infrastruktur pemerintah untuk memastikan barang-barang subsidi sampai ke tangan yang tepat," tambah Zulhas.

Di sisi lain, pemerintah juga berencana memperluas fungsi koperasi sebagai wadah penyaluran bantuan sosial serta pembayaran gaji dan pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja sama dengan lembaga keuangan terkait.

"Mulai sekarang kok, mulai diajukan ke Kementerian Keuangan dan akan siap dibayarkan," ucap Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Meskipun menyadari masih terdapat sejumlah tantangan dan keterbatasan infrastruktur di awal operasionalnya, pemerintah optimistis pendampingan intensif selama dua tahun ke depan akan membuat koperasi ini mandiri.

"Memang saya kira setahun, dua tahun, makanya masih Agrinas karena itu perlu juga penguatan-penguatan, bimbingan, arahan sehingga ini bisa berjalan dengan baik dalam waktu dua tahun," pungkas Zulhas. (Tengku Abdillah Ayyub)