PROBOLINGGO - Pemerintah Kota Probolinggo terus berupaya melakukan pemerataan pendidikan. Salah satunya dengan membangun gedung sekolah SMP Negeri di Kecamatan Kademangan.

Kecamatan Kademangan menjadi prioritas, karena belum memiliki sekolah Negeri. Sementara 4 Kecamatan lain yakni Kanigaran, Kedopok, Mayangan dan Wonoasih sudah memiliki sekolah Negeri.

Tidak adanya gedung SMPN di kecamatan tersebut, membuat Wali Murid yang tinggal di Kecamatan Kademangan kesulitan mendapatkan sekolah Negeri. Hal ini dikarenakan selalu tersingkir di jalur zonasi.

Atas kondisi inilah, Pemerintah Kota Probolinggo bersama anggota DPRD Setempat, beberapa tahun terakhir mencari solusi adanya gedung SMP negeri di Kecamatan Kademangan.

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) eksekutif dan legislatif disepakati akan ada penambahan gedung sekolah baru yakni SMP Negeri 11 Kota Probolinggo.

Kepala Dinas PUPR PKP, Setyo Rini Sayrkti mengungkapkan bahwa ada 3 tempat yang bakal menjadi bakal lokasi SMPN 11. Diantaranya di Jalan Argopuro, atau Perumahan Kopian Barat, Kelurahan Ketapang, Jalan galunggung dan Lapangan Kademangan.

"Untuk ke 3 lokasi calon SMP Negeri 11 sudah kami tinjau, termasuk sudah di kaji nantinya siswa yang akan masuk dari mana saja," ujarnya.

3 titik lokasi calon gedung SMP Negeri 11 merupakan tanah aset milik Pemkot Probolinggo. Salah satu titik yang paling cocok adalah di Jalan Galunggung.

"Dititik ini, lahan relatif sempit kurang dari 4 ribu meter, hanya saja pemerintah bisa membeli lahan warga yang berada disebelah lahan aset," tambahnya.

Saat ini, pembangunan gedung SMPN 11, sudah masuk tahap perencanaan. Total anggaran sekitar Rp 300 juta dari dana alokasi umum.

"Tahap perencanaan ini masih menunggu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jika sudah ditetapkan, maka tahap selanjutnya bisa dilaksanakan, dan target dimulainya pembangunan pada 2026," paparnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Siti Romla mengatakan, penetapan lokasi menjadi wewenang Wali Kota.

"Untuk penetapan lokasi merupakan kewenangan bapak wali kota," katanya singkat. (*)