KABUPATEN MADIUN - Pemerintah Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus penetapan calon siswa yang akan mengikuti program pendidikan berasrama.

Kegiatan MPLS berlangsung di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun dan menjadi awal dimulainya penyelenggaraan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pada tahap pertama, sekolah ini akan menampung sebanyak 361 siswa dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo yang terdiri atas jenjang SD, SMP, dan SMA.

Ke depan, kapasitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 ditargetkan mampu menampung hingga 1.200 siswa. Pemerintah Kabupaten Madiun juga berkomitmen melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pembelajaran, pembentukan karakter, hingga kegiatan para siswa di asrama.

"Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu ikhtiar pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kami akan terus melakukan pengawasan agar proses pendidikan berjalan sesuai tujuan," ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto.

Baca Juga :   227 Calon Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi Jalani Cek Kesehatan Gratis

Pelaksanaan MPLS dilakukan serentak di hampir 50 Sekolah Rakyat Terintegrasi di berbagai daerah di Indonesia. Khusus di Kabupaten Madiun, pelaksanaan sistem berasrama secara penuh dijadwalkan mulai berlangsung pada 10 hingga 15 Agustus 2026. Penjadwalan tersebut dilakukan karena proses penyelesaian sejumlah sarana penunjang masih berlangsung.

Direktur RSKBK Kementerian Sosial RI, Rachmat Koesnadi, mengatakan pembangunan fisik sekolah saat ini telah memasuki tahap akhir dengan progres mencapai sekitar 95 persen.

"Saat ini pembangunan hanya menyisakan sekitar lima persen pekerjaan, terutama penyediaan air bersih, penyelesaian fasilitas sanitasi, dan pembersihan area kantin. Pada prinsipnya gedung kelas maupun asrama sudah siap digunakan setelah pekerjaan finishing selesai," jelas Rachmat.

Baca Juga :   Ratusan Calon Siswa Sekolah Rakyat Terintegritas Ngawi Jalani Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Masuk Sekolah

Selain menyelesaikan pembangunan fisik, Kementerian Sosial juga menyiapkan kebutuhan tenaga pendidik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Sebanyak 50 hingga 70 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan direkrut dengan memprioritaskan calon guru yang berasal dari wilayah setempat.

Melalui program Sekolah Rakyat Terintegrasi, pemerintah berharap semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak sekaligus pembinaan karakter melalui sistem pendidikan berasrama.