SURABAYA - Situasi politik Kota Madiun menjadi sorotan nasional pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Isu tersebut dibahas secara mendalam dalam program “Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur” tayang di JTV pada Rabu (28/1/2026), dengan menyoroti dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan, pelayanan publik, hingga peta politik dan iklim investasi di kota pendekar.

Maidi dikenal sebagai birokrat senior yang meniti karier dari dunia pendidikan hingga dipercaya menjabat sekretaris daerah kota madiun periode 2009–2018. Dari posisi tersebut, Maidi melangkah ke panggung politik dan terpilih sebagai Wali Kota Madiun. Pada pilkada serentak 2024, Maidi kembali maju untuk periode kedua 2025–2030 dengan dukungan koalisi 11 partai politik.

Namun, OTT KPK yang menjerat Maidi membuatnya dinonaktifkan dari jabatan. pemerintah pusat kemudian menunjuk wakil Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun. Kondisi ini memunculkan beragam respons di tengah masyarakat, mulai dari simpati hingga kritik, termasuk fenomena karangan bunga yang beredar pasca penangkapan.

Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menegaskan bahwa pasca penetapan tersangka, DPRD mendorong jajaran pemerintah kota untuk segera fokus bekerja dan tidak larut dalam situasi.

Baca Juga :   OTT Wali Kota Madiun: Saat Proyek CSR Jadi 'Bom Waktu' Korupsi di Akhir Jabatan

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Kami minta seluruh OPD segera move on dan melanjutkan program yang sudah direncanakan,” ujar Armaya. Menurut Armaya, DPRD juga terus memantau jalannya pemerintahan dan pelayanan publik, sembari memastikan tidak ada gejolak yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menyebut adanya dinamika pro dan kontra di tengah warga merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi.

Sementara Itu, perhatian publik juga tertuju pada kondisi layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sejumlah sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga perizinan menjadi indikator utama keberhasilan PLT Wali Kota dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi Madiun, Yakobus Wasit, menilai konsistensi layanan publik menjadi tuntutan utama warga pasca ott tersebut.

Baca Juga :   Bom Molotov hingga Hoaks, 9 Tersangka Ricuh DPRD Madiun Terjerat Hukum

“Yang diharapkan masyarakat sederhana, pelayanan tetap seperti sebelumnya. jangan sampai ada perubahan hanya karena kepala daerah sedang menghadapi proses hukum,” kata Yakobus. Ia menambahkan, keberadaan Plt Wali Kota merupakan mekanisme konstitusional yang harus dimanfaatkan untuk menjaga kesinambungan kebijakan dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal.

Di sisi lain, dinamika politik di Kota Madiun juga tidak bisa dilepaskan dari penilaian publik terhadap kinerja kepala daerah sebelumnya. Sejumlah capaian pembangunan dan inovasi menjadi alasan munculnya simpati sebagian masyarakat terhadap Maidi.

Direktur Peneliti The Republic Institute, Izzudin Ma’ruf, memaparkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja maidi sebelum OTT tergolong tinggi.

Baca Juga :   Hasta Hadiwiguna Pimpin PKS Kota Madiun, Fokus Kolaborasi dan Pembangunan Kota

“Dalam Survei kami, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pak Maidi mencapai lebih dari 80 persen. Angka ini menunjukkan adanya legitimasi politik yang kuat,” jelas Ma’ruf.

Meski Demikian, Ma’ruf mengingatkan bahwa legitimasi publik dan keberhasilan pembangunan tidak boleh mengesampingkan aspek integritas. Menurutnya, kasus korupsi kepala daerah merupakan persoalan struktural yang membutuhkan penguatan sistem pengawasan.

Para narasumber sepakat bahwa menjaga kondusivitas politik, memperkuat fungsi pengawasan, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat dan investor di Kota Madiun. Proses hukum terhadap Maidi diharapkan tetap dihormati dengan menjunjung asas praduga tak bersalah, sembari pemerintah daerah terus fokus pada kepentingan masyarakat. (Amellia Ciello)

Baca Juga :   Maju Pilkada 2024, Bagus Panuntun Mundur Dari DPRD

Baca Juga :   KPU Kota Madiun Terima Surat PAW Kokok Patihan, Segera Klarifikasi Penggantinya