Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perdebatan publik setelah kritik keras disampaikan Ketua BEM dari BEM UGM, Tiyo Ardianto. Dalam pernyataannya, Tiyo bahkan mempelesetkan singkatan MBG menjadi “Maling Berkedok Gizi”, sebagai bentuk protes terhadap prioritas anggaran pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Kritik tersebut memicu polemik nasional dan menjadi topik hangat dalam program “Jatim Gaspol - Gagasan Politik Jawa Timur” tayang di JTV pada Rabu (25/02/26), yang menghadirkan sejumlah aktivis mahasiswa untuk membahas kontroversi tersebut.

Kritik Mahasiswa terhadap Program MBG

Menurut Tiyo Ardianto, terdapat tiga persoalan utama dalam pelaksanaan program MBG.

Baca Juga :   Bupati Trenggalek Tegur Peneliti UGM yang Kunjungi Lokasi Eksplorasi Tambang Emas

Pertama, sumber anggaran program yang dinilai berpotensi mengurangi alokasi sektor pendidikan. Ia menyoroti kondisi pendidikan yang masih memprihatinkan, mulai dari lebih dari dua juta guru yang belum sejahtera, hingga puluhan ribu sekolah yang membutuhkan renovasi.

Kedua, tata kelola program yang dianggap rawan penyimpangan. Tiyo menilai program ini berpotensi menjadi ajang pembagian proyek kepada kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Dalam pandangannya, program tersebut bisa saja berubah dari program sosial menjadi ruang perburuan rente bagi pihak tertentu.

Ketiga, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Ia menilai konsep distribusi MBG masih bersifat “gebyah uyah” atau menyamaratakan semua penerima tanpa melihat kondisi ekonomi. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Indonesia berada di kisaran 8,25 persen, sehingga menurutnya bantuan seharusnya difokuskan pada kelompok miskin.

Baca Juga :   Ekskavasi Tondowongso Diperdalam, Upaya Perlindungan Cagar Budaya Kabupaten Kediri

“Program ini seharusnya untuk pemenuhan gizi anak, bukan untuk mereka yang memegang proyeknya,” ujar Tiyo dalam kritiknya.

Solidaritas Mahasiswa terhadap Kritik BEM UGM

Dalam diskusi tersebut, Ketua HIMA Ilmu Politik Universitas Airlangga, Erdogan Thayyib, menyatakan solidaritas mahasiswa terhadap kritik yang disampaikan Tiyo.

Baca Juga :   Anggota DPR RI Heru Tjahjono Uji Disertasi Lasarus Bambang, Mahasiswa Program Doctoral UGM Yogyakarta

Menurutnya, kritik keras dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam demokrasi, terutama ketika fungsi oposisi politik di parlemen dinilai tidak berjalan maksimal.

Ia merujuk pada gagasan ilmuwan politik David Moscrop tentang pentingnya “public shaming” atau mempermalukan pejabat publik sebagai mekanisme kontrol demokrasi.

“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengkritisi kebijakan publik. Ketika tidak ada oposisi yang kuat di parlemen, maka suara masyarakat harus tetap disampaikan melalui gerakan mahasiswa,” jelas Erdogan.

Dukungan dengan Catatan dari Aktivis Mahasiswa

Sementara itu, perwakilan dari Badan Koordinasi HMI Jawa Timur, Nurkholis Majid, menyatakan bahwa kritik terhadap MBG memiliki dasar, namun tidak sepenuhnya menyalahkan programnya.

Menurutnya, masalah utama justru berada pada pengelolaan dapur program MBG di lapangan yang sering kali tidak sesuai dengan standar menu yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. “Negara sudah membuat aturan dan standar menu. Persoalannya sering terjadi pada pengelola dapur yang tidak menjalankan standar tersebut,” katanya.

Ia menilai program MBG tetap penting dilaksanakan, namun pengawasan harus diperketat agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran.

Kritik terhadap Potensi Proyek dan Keuntungan Pengelola

Presiden Mahasiswa STIE IBMT Surabaya, Hasan Amirin Damar Jati, juga menyoroti aspek ekonomi dalam pengelolaan program MBG. Ia menyinggung insentif pengelola dapur yang disebut bisa mencapai Rp6 juta per hari.

Jika dihitung dalam dua tahun operasional, nilai tersebut dapat mencapai sekitar Rp1,8 miliar, yang menurutnya berpotensi menimbulkan persepsi bahwa program ini lebih menyerupai proyek ekonomi dibanding program sosial.

Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa kritik mahasiswa tidak berarti menolak program MBG sepenuhnya. “Program makan bergizi gratis tetap penting, tetapi harus dievaluasi secara serius agar tidak mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Kritik sebagai Bagian dari Demokrasi

Perdebatan mengenai MBG menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat memunculkan beragam pandangan di masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai agen kontrol sosial.

Di tengah pro dan kontra, kritik yang muncul dianggap sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Para aktivis mahasiswa menilai pemerintah tidak seharusnya alergi terhadap kritik, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.

Dengan polemik yang terus berkembang, program MBG diperkirakan akan tetap menjadi topik diskusi publik, terutama terkait transparansi, prioritas anggaran, dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. (Amellia Ciello)