KEDIRI - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Anwar Iskandar mendorong penerapan kebijakan perpajakan yang adil dan tidak memberatkan pedagang kecil. Hal ini disampaikan menyikapi tekanan ekonomi nasional, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dalam keterangannya di Pondok Pesantren Al-Amin, Kota Kediri, KH. Anwar Iskandar menekankan pentingnya sinergi solid antarlembaga pemerintahan untuk mencegah potensi kehancuran ekonomi.

“Lembaga pemerintah pemegang kebijakan otoritas keuangan dan pemegang otoritas politik harus bersinergi dalam bidang ekonomi. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Anwar memperingatkan bahwa dalam era modern, penjajahan tidak hanya dilakukan dengan senjata, namun juga melalui dominasi ekonomi yang dapat menghancurkan sebuah negara.

Untuk mengantisipasinya, ia berharap para pemangku kebijakan fiskal, moneter, dan politik di DPR dapat bersinergi mengontrol jumlah uang beredar di masyarakat agar perekonomian berjalan stabil.

Kiai Anwar secara khusus mengingatkan pemerintah agar kebijakan pajak diterapkan secara adil dan proporsional, terutama di tengah tekanan ekonomi saat ini.

“Sebagai contoh, masyarakat kecil yang bekerja di pasar rajin tiap hari ditarik pajak, sementara perusahaan besar justru mengakali pajak. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Selain soal pajak, MUI juga medorong agar dana negara dan perbankan disalurkan secara produktif ke sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Dana tidak hanya disimpan di Bank Indonesia, tetapi harus menggerakkan ekonomi rakyat dan menciptakan basis pajak yang sehat,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah sinergis dan kebijakan yang berpihak pada keadilan, diharapkan ketahanan ekonomi nasional dapat lebih terjaga di tengah tantangan global.(Beny Kurniawan)