JAKARTA - Kasus dugaan pelanggaran merek kosmetik Wajhul Arush kembali memanas. Pedagang kosmetik berinisial RIF tetap diproses hukum, padahal perkara tersebut dinilai telah kedaluwarsa dan proses penanganannya dipenuhi kejanggalan prosedural.
Kuasa hukum RIF, Cliff Fabian Maliangkay, S.H., M.H., mendesak Karo Wassidik Mabes Polri segera menggelar Perkara Khusus untuk membedah dugaan penyimpangan dalam penanganan kasus ini.
"Kami meminta proses hukum terhadap klien kami dibuka secara transparan dan akuntabel. Jangan ada yang ditutup-tutupi," tegas Cliff kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Kasus ini bermula dari laporan AM yang mengklaim sebagai pemegang merek Wajhul Arush di Indonesia. AM melaporkan sejumlah pedagang, termasuk RIF, atas dugaan pelanggaran merek.
Namun, menurut Cliff, klaim tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Para pedagang itu telah lebih dulu memperdagangkan produk tersebut jauh sebelum AM muncul sebagai pengklaim merek.
RIF disebut sudah menjual kosmetik Wajhul Arush bersama HAM dan NAJ, yang tak lain adalah keponakan pelapor sendiri, sebelum AM mengklaim kepemilikan merek.
Wajhul Arush sendiri bukan produk baru. Kosmetik tradisional asal Tarim, Hadramaut, Yaman itu telah dikenal luas dan diproduksi secara massal oleh masyarakat setempat.
Kejanggalan paling mendasar yang disorot adalah tenggang waktu pengaduan. Perkara merek merupakan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Dalam delik aduan, pengaduan hanya dapat dilakukan dalam waktu enam bulan sejak pengadu mengetahui adanya tindak pidana. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
"AM telah mengetahui dugaan penjualan kosmetik merek Wajhul Arush itu sejak September 2025. Sedangkan laporan polisi baru dibuat pada September 2026," ungkap Cliff.
Rentang waktu lebih dari satu tahun itu, menurut Cliff, jelas telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang.
"Karena itu, perkara ini sudah kedaluwarsa dan tidak memenuhi syarat pengaduan sebagai dasar pemrosesan tindak pidana delik aduan. Perkara ini harus dihentikan," tegasnya.
Kejanggalan kedua jauh lebih serius karena menyangkut prosedur penegakan hukum.
Cliff menyebut penggeledahan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri di tempat usaha RIF dilakukan tanpa surat perintah maupun surat izin penggeledahan.
Ironisnya, RIF sebagai pemilik tempat usaha justru dibawa ke sebuah kafe untuk dimintai keterangan.
"Ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar kewenangan dan prosedur pelaksanaan. Penggeledahan merupakan tindakan hukum yang memiliki persyaratan dan tata cara yang diatur dalam KUHAP," kata Cliff.
Ia menegaskan, setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib bersikap netral dan profesional.
Hal itu, lanjutnya, sejalan dengan amanat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bahwa "Polisi Bersama Masyarakat", yang harus melayani, mengayomi, dan melindungi dengan integritas.
Kejanggalan ketiga menyangkut dasar administrasi penanganan perkara yang dinilai tidak konsisten.
Pada awalnya, petugas Dittipidter mendatangi tempat usaha RIF berdasarkan Laporan Informasi (LI) Nomor: LI/279/IX/RES.5.1/2026/Tipidter tanggal 28 September 2026.
Namun pada 21 Oktober 2026, RIF dimintai keterangan berdasarkan Laporan Polisi (LP) yang dibuat AM. Sementara Laporan Informasi yang sebelumnya dipakai untuk penggeledahan telah dibantah oleh Dittipidter.
"Kalau berdasarkan LP, justru menunjukkan adanya dasar administrasi penanganan perkara yang berbeda. Seharusnya proses perkara ini jelas, berdasarkan Laporan Informasi atau Laporan Polisi?" tanya Cliff.
Desak Propam Turun Tangan
Atas rangkaian kejanggalan tersebut, Cliff menduga telah terjadi pelanggaran profesionalitas dan kode etik profesi. Kejanggalan itu terlihat mulai dari penggeledahan tanpa prosedur, pemeriksaan di kafe, hingga ketidakjelasan keberadaan dan perubahan Laporan Informasi.
Untuk itu, ia meminta Gelar Perkara Khusus tidak hanya menilai substansi laporan pidana, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban petugas yang melakukan tindakan dalam proses penyelidikan.
"Apabila dalam Gelar Perkara Khusus terbukti adanya pelanggaran, maka harus dilakukan pemeriksaan melalui fungsi Propam dan dijatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan apabila terbukti Laporan Polisi telah kedaluwarsa, kami juga meminta agar perkara dihentikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," pungkas Cliff.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dittipidter Bareskrim Polri belum memberikan keterangan resmi terkait desakan Gelar Perkara Khusus tersebut. (*)
Editor : M Fakhrurrozi




















