SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan 121 Petugas Haji Daerah (PHD) untuk mendukung pelayanan jemaah haji pada musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta proses seleksi calon petugas dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif.
Pendaftaran calon PHD dibuka serentak secara nasional mulai 5 hingga 10 November 2026. Khofifah mengingatkan seluruh calon peserta agar memahami dan memenuhi persyaratan serta mengikuti setiap tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Khofifah, proses seleksi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pelayanan jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Karena itu, petugas yang terpilih harus memiliki kompetensi, integritas, kesiapan fisik dan mental, serta komitmen pengabdian.
"Tahapan, persyaratan, alur, dan ketentuan harus benar-benar dipedomani oleh para calon peserta seleksi PHD," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (9/11/2026).
Baca Juga : Ekonomi Jawa Timur 5,83 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa, Khofifah Dorong Pemerataan Manfaat ke Masyarakat
Ia menegaskan, keberadaan Petugas Haji Daerah bukan sekadar memenuhi kebutuhan tenaga pendamping perjalanan. PHD memiliki tanggung jawab memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kepada jemaah selama menjalankan ibadah haji.
Terlebih, pelayanan harus memperhatikan kebutuhan jemaah lanjut usia (lansia) serta jemaah yang memiliki risiko kesehatan tinggi. Oleh sebab itu, calon petugas dituntut mempunyai kemampuan komunikasi, kompetensi pelayanan, dan kepedulian terhadap kebutuhan jemaah.
"Petugas Haji Daerah harus benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk melayani. Yang kita utamakan adalah bagaimana jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat, dan memperoleh pendampingan yang optimal," katanya.
Kuota PHD Jawa Timur 2027 Sebanyak 121 Orang
Untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027, Jawa Timur mendapatkan alokasi 121 Petugas Haji Daerah. Jumlah tersebut terdiri atas 91 petugas pelayanan umum dan 30 petugas pelayanan kesehatan.
Dari total kuota tersebut, sebanyak 108 petugas dialokasikan untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sementara itu, 13 petugas lainnya merupakan alokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga : Gubernur Khofifah Tanam 8.100 Mangrove di Probolinggo, Festival Mangrove Jatim Pecahkan Rekor MURI
Alokasi petugas tersebut disiapkan untuk mendukung pelayanan terhadap estimasi 42.051 jemaah haji asal Jawa Timur yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) dari berbagai kabupaten/kota.
Khofifah menjelaskan, seleksi PHD tahun ini mencakup dua bidang pelayanan, yakni pelayanan umum dan pelayanan kesehatan.
Bidang pelayanan umum berfokus pada pendampingan serta dukungan pelayanan jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, petugas pada bidang ini harus mempunyai kemampuan manajerial, komunikasi, dan pelayanan yang baik.
Baca Juga : 438.126 Murid Jatim Hadapi TKA, Gubernur Khofifah Minta Tetap Tenang dan Percaya Diri
Sementara itu, bidang pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi dokter atau tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan profesi sesuai ketentuan.
Khofifah menegaskan bahwa seleksi PHD harus mengacu pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026. Prinsip objektivitas dan transparansi diperlukan agar proses pengusulan hingga penetapan petugas berjalan sesuai ketentuan.
"Petugas Haji Daerah bukan sekadar pendamping perjalanan. Mereka adalah pelayan tamu-tamu Allah. Kita membutuhkan petugas yang berintegritas, kompeten, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keikhlasan melayani," ungkapnya.
Baca Juga : Api Mengancam Pegunungan Jatim, Khofifah Gandeng BNPB dan KSAD Perkuat Mitigasi Karhutla
Ini Persyaratan Calon Petugas Haji Daerah 2027
Calon peserta seleksi PHD wajib memenuhi sejumlah persyaratan dasar. Di antaranya berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas serta komitmen pelayanan, memenuhi kelengkapan administrasi, mempunyai kemampuan digital, dan mematuhi ketentuan pembatasan yang telah ditetapkan.
Selain persyaratan umum tersebut, terdapat ketentuan usia dan pendidikan berdasarkan bidang pelayanan.
Untuk bidang pelayanan umum, calon peserta harus berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun saat mendaftar, dengan pendidikan minimal sarjana (S1) atau sederajat.
Adapun calon petugas pelayanan kesehatan harus berusia minimal 27 tahun dan maksimal 55 tahun serta memenuhi kualifikasi profesi sebagai dokter atau tenaga keperawatan.
Dari sisi administrasi, dokumen yang wajib disiapkan meliputi:
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Ijazah pendidikan terakhir.
3. Surat rekomendasi bupati atau wali kota bagi calon PHD kabupaten/kota.
4. Surat rekomendasi gubernur bagi calon PHD tingkat provinsi.
5. Surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon peserta non-ASN.
Khofifah mengingatkan agar seluruh persyaratan tersebut diperhatikan sejak awal sehingga proses pengusulan dan verifikasi dapat berjalan sesuai jadwal.
"Persyaratan dasar ini harus dipenuhi. Ini menjadi persyaratan awal yang harus dipedomani setiap peserta yang ingin mengikuti seleksi PHD untuk tahun 2027 Masehi atau 1448 Hijriah," tegasnya.
Jadwal Seleksi PHD Jawa Timur 2027
Tahapan seleksi Petugas Haji Daerah Jawa Timur dimulai dengan pendaftaran pada 5–10 November 2026. Penyampaian rekomendasi calon PHD dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota paling lambat dilakukan pada 10 November 2026 pukul 24.00 WIB.
Selanjutnya, pada 11–13 November 2026, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi terhadap usulan calon petugas dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Hasil verifikasi kemudian disampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk mengikuti tahapan tes berbasis Computer Assisted Test (CAT). Pelaksanaan tes juga disertai rekomendasi pimpinan daerah tingkat provinsi, yakni gubernur, wakil gubernur, atau sekretaris daerah.
Tes CAT dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026, sedangkan pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan pada 16 November 2026.
Berikut jadwal lengkap seleksi PHD Jawa Timur 2027:
5–10 November 2026: Pendaftaran calon peserta.
10 November 2026: Batas akhir penyampaian rekomendasi kepala daerah pukul 24.00 WIB.
11–13 November 2026: Verifikasi usulan calon PHD.
14 November 2026: Pelaksanaan tes CAT
16 November 2026: Pengumuman hasil seleksi.
"Tahapan ini harus benar-benar dipedomani," ujar Khofifah.
Pembiayaan PHD Bersumber dari APBD
Berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026, kepala daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada calon PHD yang diusulkan pemerintah daerah sekaligus menyatakan kesanggupan penyediaan anggaran melalui APBD.
Kesanggupan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Usulan sebagaimana tercantum dalam Formulir 10 pada lampiran keputusan tersebut.
Surat pernyataan itu memuat keterangan bahwa calon PHD diusulkan secara resmi oleh pemerintah daerah serta telah memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi, dan kesehatan.
Sesuai ketentuan, seluruh biaya pengusulan dan pemberangkatan calon PHD, termasuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dibebankan kepada APBD provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. Dengan demikian, pembiayaan tersebut tidak dibebankan kepada individu yang diusulkan.
Gubernur Khofifah Minta Bupati dan Wali Kota Kawal Seleksi
Gubernur Khofifah juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur berperan aktif menyukseskan seleksi calon Petugas Haji Daerah. Salah satunya dengan segera berkoordinasi bersama Kantor Kementerian Haji dan Umrah di wilayah masing-masing.
Arahan tersebut sejalan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tertanggal 4 November 2026 sebagai tindak lanjut pemberitahuan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur mengenai pelaksanaan seleksi calon PHD.
Khofifah berharap pemerintah kabupaten/kota dapat memastikan informasi pendaftaran tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Ia juga meminta agar rekomendasi diberikan kepada calon yang benar-benar memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas pelayanan.
"Saya minta bupati dan wali kota aktif mengawal proses ini di daerah masing-masing. Pastikan informasi seleksi sampai ke masyarakat secara terbuka, dan pastikan yang lolos adalah yang benar-benar terbaik, memenuhi syarat, objektif, dan transparan," tegasnya.
Khofifah menambahkan, besarnya jumlah jemaah haji asal Jawa Timur harus diimbangi dengan kesiapan petugas yang mampu memberikan pelayanan secara optimal, termasuk kepada jemaah lansia dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
"Tanggung jawab kita besar, harus dapat melayani para tamu Allah dengan baik. Mari kita siapkan petugas terbaik, yang bukan hanya cerdas secara administrasi, tetapi juga kuat secara mental, memiliki empati, dan siap melayani jemaah lansia maupun jemaah dengan kebutuhan khusus," pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur akan terlibat aktif dalam penyelenggaraan seleksi bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur.
Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai seleksi Petugas Haji Daerah Jawa Timur 2027 dapat menghubungi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur melalui nomor 081933027948 atau 08179673643.
Editor : Guntur Nara
