JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, memimpin rapat koordinasi tingkat menteri untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengamanan stabilitas nasional di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Senin (19/10/2026). Rapat lintas kementerian dan lembaga tersebut menyoroti langkah cepat pemerintah dalam mengendalikan dampak kemarau panjang, menindak tegas 97 korporasi yang diduga terlibat pembakaran lahan, serta mengantisipasi potensi gejolak ekonomi global demi menjaga keutuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa krisis kebencanaan dan dinamika sosial-ekonomi saat ini ditangani secara serius dan terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Langkah ini mencakup penyiapan alutsista udara, penerapan teknologi pemadaman lahan gambut, hingga pengawalan isu-isu hukum dan pertanahan.

Berikut adalah hasil rapat koordinasi Kemenko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Senin (19/10/2026) :

1.     Penindakan Hukum Tegas Terhadap 97 Korporasi Perusak Hutan

Pemerintah memastikan proses hukum berjalan tegas terhadap pihak-pihak yang memicu atau membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan, aparat kepolisian telah mengidentifikasi dan memproses hukum sebanyak 97 perusahaan korporasi beserta sejumlah kelompok masyarakat. Presiden secara langsung menginstruksikan agar setiap bentuk pelanggaran hukum ditindak tanpa pandang bulu sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.     Pengerahan Alutsista Udara dan Personel Gabungan Secara Maksimal

Upaya pemadaman karhutla yang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan dilakukan melalui pengerahan sumber daya secara penuh di lapangan. Ribuan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat diterjunkan langsung ke lokasi titik api. Pemerintah juga mengerahkan alutsista udara berupa pesawat Hercules serta helikopter sewa maupun milik negara untuk melakukan operasi penyiraman air dari udara (water bombing) dan modifikasi cuaca.

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan keseriusan penanganan bencana ini di hadapan awak media. "Penanganan ini kita tangani secara serius. Bahkan Bapak Presiden sangat konsen sekali dan rapat dipimpin Bapak Presiden secara langsung sampai ke tingkat Koramil dan Dandim untuk mengecek penanganan di lapangan," ujar Dudung Abdurachman.

3.     Penerapan Inovasi Bahan Kimia Surfaktan untuk Pemadaman Lahan Gambut

 Pemadaman kebakaran di kawasan lahan gambut Sumatera bagian timur dan Kalimantan menghadapi tantangan berat karena bara api menjalar di bawah permukaan tanah. Untuk mengatasi keterbatasan benih awan dan sumber air permukaan, pemerintah mengembangkan teknologi pemadaman baru menggunakan bahan kimia cair (surfaktan) buatan dalam negeri serta teknologi pemadaman dari Brasil. Penggunaan cairan surfaktan ini terbukti efektif mendinginkan dan memadamkan bara api gambut meskipun hanya menggunakan volume air yang lebih sedikit.

4.     Kesiapsiagaan Mandiri dan Sikap Pemerintah Atas Bantuan Luar Negeri

Pemerintah menegaskan bahwa kemampuan serta anggaran negara saat ini masih sangat sanggup untuk menangani krisis karhutla secara mandiri, sehingga belum menetapkan status bencana nasional. Meskipun demikian, pemerintah mengapresiasi tawaran dukungan dari negara tetangga seperti Malaysia yang menyiapkan bantuan 3 unit helikopter dan 52 personel penanggulangan bencana. Penyesuaian bantuan asing tetap mempertimbangkan kendala teknis dan kelancaran sirkulasi logistik di lapangan.

5.     Pengawalan Isu Stabilitas Ekonomi, Agraria, hingga Penegakan Hukum Internal

Selain penanganan karhutla, rapat koordinasi mencermati pergerakan angka inflasi nasional, ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM), serta dinamika ekonomi global agar tidak mengganggu stabilitas nasional. Rapat juga membahas percepatan program Koperasi Desa Merah Putih, penyelesaian sengketa tanah transmigrasi, perlindungan kebebasan berpendapat sesuai undang-undang, pengamanan situasi di Papua, serta penegakan hukum yang transparan terhadap potensi penyimpangan anggaran bencana di lingkungan birokrasi.

Rangkaian kebijakan dan koordinasi lintas sektor ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan karhutla serta menjaga kondusivitas keamanan di seluruh Indonesia. Pemerintah meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar upaya pemadaman api di kawasan rawan bencana dapat segera tuntas secara menyeluruh.

Melalui pengawasan ketat dari pimpinan tertinggi negara hingga satuan komando terdepan, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi penegakan hukum dan keadilan sosial. Langkah konsisten ini menjadi fondasi penting bagi perlindungan lingkungan hidup dan kepastian kedaulatan hukum nasional

Penulis : Cahya Hafid Abdillah