SIDOARJO - Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, puluhan kiai pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Senin (24/8/2026).

Forum yang dikemas dalam "Halaqoh Alim Ulama Pengasuh Pondok Pesantren" tersebut mengusung tema Merawat Khittah untuk Persatuan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Pertemuan ini digelar guna membahas arah gerakan, kepemimpinan, persatuan, serta berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh organisasi NU.

Berdasarkan data panitia, sebanyak 22 kiai dan ulama hadir baik secara langsung maupun daring. Di antaranya KHR Abdussalam Mujib (Buduran), KH Kafabihi Mahrus (Lirboyo, Kediri), KH Nurul Huda Djazuli (Kediri), KH Ali Maschan Musa (Surabaya), KH Prof Ahmad Subakir (Kediri), KH Lukman Hafis Dimyati (Tremas), KH Masnur Hasan (Sidoarjo), KH R Abdul Hamid Abd Qodir (Krapyak, Jogja), KH Ali Akbar Marbun (Medan), KH Ubaidillah Sodaqoh (Semarang), serta KH Said Aqil Sirodj yang bergabung melalui Zoom.

Rumuskan 5 Poin Pegangan Muktamar

Mantan Ketua PWNU Jawa Timur, KH Ali Maschan Musa, menyampaikan bahwa halaqoh ini berhasil menelurkan lima rumusan penting yang diharapkan menjadi pedoman utama dalam Muktamar NU mendatang di Jombang.

Dimana 5 poin tersebut diantaranya. Pertama, NU sebagai organisasi sosial keagamaan, menegaskan posisi NU agar tetap kokoh berkhidmat demi kepentingan umat, bangsa, dan kemaslahatan masyarakat luas. Kedua, NU sebagai Himayatul Ummah wa Harokah al-Jam’iyyah. NU bertindak sebagai pelindung dan pengayom umat sekaligus gerakan organisasi yang konsisten menjaga tradisi dan cita-cita pendirinya. Ketiga, pesantren sebagai pusat tradisi keilmuan NU, menegaskan kembali fungsi pesantren sebagai pusat kaderisasi ulama, pembentukan karakter, dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. 

Keempat, kepemimpinan berbasis nilai spiritual dan berakar pada jamaah. Kepemimpinan NU harus mengedepankan keteladanan, nilai-nilai spiritual, dan akhlakul karimah, tanpa pernah meninggalkan warga di akar rumput. Dan yang kelima, mengutamakan kaidah Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘ala Jalbil Mashalih, bahwa setiap langkah dan kebijakan kepemimpinan NU wajib mendahulukan upaya mencegah kerusakan daripada mengambil manfaat, demi menjaga persatuan dan marwah organisasi.

Imbauan Menjaga Jarak dari Politik Praktis dan Money Politics

Dalam forum tersebut, para kiai mengingatkan pentingnya NU untuk tetap menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan. NU dinilai boleh mendukung kebijakan pemerintah selama mendatangkan kemaslahatan, tetapi wajib bersikap kritis jika ada kebijakan yang berpotensi merugikan umat.

KH Ali Maschan Musa menegaskan bahwa Khittah NU bukanlah sekadar nostalgia hubungan organisasi dengan politik.

"Khittah NU merupakan perisai untuk menjaga marwah organisasi. Khittah menjadi nalar keberanian NU untuk tetap independen, mandiri, berdaulat, dan berdiri di atas semua golongan," ujar KH Ali Maschan.

Sementara itu, KH Ahmad Kafabihi Mahrus dari Lirboyo Kediri menyoroti figur kepemimpinan NU ke depan. Menurutnya, kepemimpinan NU tidak cukup hanya mengandalkan integritas dan kemampuan manajerial semata, tetapi juga keteladanan spiritual.

Ia secara tegas mewanti-wanti agar pelaksanaan muktamar terbebas dari praktik politik uang (money politics).

"Jangan sampai ada politik uang karena hal itu akan merusak semuanya. Politik uang sangat dilarang dalam agama," tegas KH Kafabihi Mahrus.

Melalui halaqoh ini, para ulama berharap Muktamar NU di Jombang mendatang dapat berjalan sejuk dan menjadikan khittah sebagai kompas utama dalam berpikir, bersikap, serta bertindak demi menjaga persatuan jam'iyyah.