Kota Batu, PortalJTV.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akhirnya buka suara terkait aksi pemblokiran Jalan Tembus Songgokerto-Sumberejo oleh seorang warga bernama Suwondo. Pemkot mengklaim pembangunan jalan tersebut pada 2021 dilakukan setelah mengantongi surat pernyataan penyerahan lahan secara tertulis dari pihak Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Izzah yang mengaku sebagai pemilik tanah.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, Eko Setiawan, menjelaskan bahwa pembangunan jalan tembus menuju kawasan Paralayang itu dilaksanakan berdasarkan persetujuan penyerahan lahan secara sukarela. Menurutnya, pada tahap awal pengerjaan tidak ditemukan penolakan maupun kendala dari pihak yang menyerahkan tanah.
Eko menyebut, sebelum proyek dimulai, telah dilakukan koordinasi dengan warga setempat. Selain itu, terdapat surat pernyataan tertulis antara Pemkot Batu dan pihak Al-Izzah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.
“Saat itu, yang memberi lahan untuk pembuatan jalan tembus Paralayang dari pihak Pondok Al-Izzah. Mereka mengaku sebagai pemilik lahan dan bersedia mendermakannya. Hibah lahan tersebut disertai surat pernyataan hitam di atas putih antara Pemkot Batu dan Al-Izzah. Dengan dasar tertulis itu dan karena tidak ada penolakan di awal, kami berani memulai pengerjaan proyek,” ungkap Eko, Minggu (15/11/2026).
Baca Juga : Ganti Rugi Tak Kunjung Jelas, Jalan Tembus Songgokerto-Sumberejo Diblokade Warga!
Terkait klaim kepemilikan lahan yang disampaikan Suwondo hingga berujung pada pemblokiran jalan, Eko mengaku DPUPR tidak mengetahui secara terperinci hubungan maupun kesepakatan internal antara Suwondo dengan pihak Ponpes Al-Izzah.
Ia juga mengakui bahwa DPUPR tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap riwayat dokumen pertanahan sebelum proyek dikerjakan. Saat itu, pihaknya berpegang pada surat pernyataan dari Al-Izzah yang menyatakan sebagai pemilik lahan dan bersedia menyerahkannya untuk pembangunan jalan.
“Tugas kami hanya melaksanakan pembangunan. Kalau kami terlalu fokus menelusuri detail riwayat kepemilikan lahan, waktu pelaksanaan proyek pasti akan tersita. Terlepas dari bagaimana Al-Izzah mendapatkan lahan tersebut, kami berpegang pada surat pernyataan mereka,” imbuhnya.
Saat ditanya lebih jauh mengenai status kepemilikan tanah dan dokumen pertanahan, Eko mengarahkan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada Bagian Aset Pemkot Batu. Menurutnya, DPUPR dalam proyek tersebut bertugas melaksanakan pembangunan infrastruktur.
“Untuk soal sertifikat dan dokumen kepemilikan bisa ditanyakan kepada Bagian Aset karena itu bukan ranah kami,” tandasnya.
Sebelumnya, Suwondo melalui kuasa hukumnya, Suparmin, melakukan pemblokiran Jalan Tembus Songgokerto-Sumberejo menggunakan bambu dan tumpukan batu. Aksi tersebut dilakukan karena Suwondo mengklaim belum mendapatkan kejelasan ganti rugi atas lahan seluas 350 meter persegi miliknya yang terdampak pembangunan jalan.
Pihak Suwondo juga telah melayangkan somasi kepada Pemkot Batu. Mereka menolak apabila penyelesaian persoalan ganti rugi diarahkan untuk dilakukan secara mandiri dengan pihak Ponpes Al-Izzah.
Perbedaan klaim mengenai kepemilikan dan penyerahan lahan tersebut kini menjadi persoalan yang perlu mendapat kejelasan dari pihak-pihak terkait, termasuk mengenai dokumen pertanahan yang menjadi dasar pembangunan jalan tembus tersebut.
Di sisi lain, pihak Pondok Pesantren Al-Izzah masih belum memberikan klarifikasi terkait klaim penyerahan lahan tersebut. Meski telah diupayakan konfirmasi untuk memperoleh penjelasan dan keberimbangan informasi, pesan yang dikirimkan kepada pihak terkait belum mendapat balasan hingga berita ini diterbitkan. (Rafli)
Editor : JTV Malang

















