SURABAYA - Tepat 26 tahun silam, pada 15 Januari 1998, sebuah peristiwa bersejarah sekaligus menyakitkan bagi bangsa Indonesia terjadi. Di kediamannya, Cendana, Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent (LoI) atau nota kesepakatan kedua dengan Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai upaya menahan krisis moneter yang kian dalam, ditandai dengan anjloknya nilai tukar Rupiah dan rapuhnya sistem perbankan nasional

Momen ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, melainkan titik balik krusial yang menandai babak baru krisis multidimensional dan menjadi awal mula goncangan hebat yang berujung pada runtuhnya rezim Orde Baru.

Penandatanganan LoI disaksikan langsung oleh Direktur Pelaksana IMF saat itu, Michel Camdessus. Kesepakatan itu memuat paket reformasi ekonomi ketat sebagai syarat pencairan bantuan keuangan internasional.

Momen penandatanganan LoI tersebut kemudian dikenang luas melalui sebuah foto yang menjadi ikon krisis ekonomi Indonesia. Dalam foto itu, Michel Camdessus tampak berdiri dengan tangan bersedekap, sementara Presiden Soeharto menunduk menandatangani dokumen.

Gestur Camdessus yang dianggap tidak lazim secara budaya di Indonesia ini, ditafsirkan banyak pihak sebagai simbol "penyerahan kedaulatan" ekonomi Indonesia di bawah tekanan lembaga keuangan internasional.

Dalam LoI tersebut, pemerintah Indonesia menyetujui paket reformasi struktural ketat dari IMF. Kesepakatan tersebut mencakup likuidasi 16 bank swasta nasional, penghapusan praktik monopoli dan deregulasi di berbagai sektor, termasuk bisnis yang terkait dengan anak dan kroni Presiden Soeharto, pengurangan subsidi BBM dan listrik untuk menekan defisit anggaran, serta percepatan privatisasi BUMN melalui penjualan aset-aset negara kepada pihak swasta dan investor.

Alih-alih meredakan krisis, resep pemulihan ekonomi dari IMF justru memperparah kondisi sosial dan ekonomi Indonesia. Memburuknya kondisi ekonomi, ditambah ketidakpuasan publik terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), memicu gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di seluruh Indonesia. Puncaknya adalah kerusuhan Mei 1998 yang menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan besar, khususnya di Jakarta.

Peristiwa 15 Januari 1998 kemudian dipandang sebagai salah satu titik balik penting yang mempercepat runtuhnya rezim Orde Baru. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia. (*)