KOTA BATU, PORTAL JTV - Persoalan ganti rugi lahan proyek pembangunan jalan tembus Songgokerto-Sumberejo, Kota Batu, berujung pada aksi pemblokadean akses jalan. Seorang warga bernama Suwondo memasang palang pembatas dari bambu serta tumpukan bongkahan batu hingga membuat kendaraan roda empat tidak bisa melintas.
Akibat penutupan tersebut, kendaraan roda dua terpaksa melewati jalur persawahan. Kondisi ini turut mengganggu mobilitas masyarakat, khususnya akses keluar-masuk menuju Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Izzah dan jalan raya.
Pasalnya, tanpa melalui jalan tembus tersebut, warga maupun tamu pesantren harus menggunakan jalan perkampungan Sumberejo yang relatif sempit.
Suwondo merupakan pemilik lahan di kawasan Songgokerto yang sebagian tanahnya digunakan untuk pembangunan jalan tembus. Aksi blokade itu dilakukan lantaran hingga kini belum ada kepastian mengenai penyelesaian ganti rugi atas lahan miliknya dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batu.
Kuasa hukum Suwondo, Suparmin, menjelaskan bahwa penutupan jalan tersebut dipicu ketidakjelasan skema ganti rugi maupun pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan lahan.
“Pak Suwondo merasa tidak ada kejelasan dalam hal ganti rugi. Apakah tanahnya mau diganti rugi uang atau tanah lagi, siapa yang bertanggung jawab, tidak ada kepastian sampai saat ini. Akhirnya jalan tersebut diblokade dan ditutup,” ungkap Suparmin saat dihubungi, Rabu (11/11/2026).
Sengketa lahan ini bermula pada 2021, ketika Pemkot Batu melalui Dinas PUPR mengerjakan proyek pembangunan jalan tembus Songgokerto-Sumberejo menggunakan anggaran APBD. Jalur tersebut diproyeksikan menjadi fasilitas umum sekaligus akses penghubung strategis.
Menurut Suparmin, saat itu pihak dinas menyampaikan telah ada kesepakatan penyerahan lahan dari warga tanpa pembayaran ganti rugi uang. Sebagai kompensasi, Pemkot Batu disebut akan menanggung pengurusan sertifikat tanah milik warga.
Namun, janji pengurusan sertifikat tersebut disebut tidak terealisasi sehingga warga harus mengurus sertifikat secara mandiri.
Khusus lahan milik Suwondo, terdapat sekitar 350 meter persegi tanah pertanian yang digunakan untuk badan jalan. Sebagai gantinya, direncanakan pemberian tanah pengganti seluas 700 meter persegi. Skema tersebut, menurut Suparmin, berawal dari komitmen antara Suwondo dan pihak Ponpes Al-Izzah.
Namun, hingga setahun setelah jalan diresmikan pada akhir 2022, penyerahan tanah pengganti tak kunjung terealisasi.
Merasa persoalannya tidak kunjung selesai, Suwondo kemudian menunjuk Suparmin sebagai kuasa hukum pada 2024. Sejumlah upaya penyelesaian secara kekeluargaan sempat dilakukan, termasuk mengubah skema kompensasi dari tukar guling tanah menjadi jual beli.
Akan tetapi, proses pemecahan sertifikat tidak berjalan mulus. Suparmin menyebut proses tersebut terkendala sertifikat induk milik pihak Al-Izzah yang diperlukan untuk proses pemecahan.
Karena proses penyelesaian berlarut-larut, Suwondo akhirnya membatalkan skema tukar tanah dan memilih menuntut ganti rugi dalam bentuk uang tunai kepada Pemkot Batu.
"Kami melayangkan somasi resmi kepada Pemkot Batu sekitar bulan Juli hingga Agustus 2026 lalu. Kami tegaskan, hubungan hukum klien kami itu dengan Pemkot Batu sebagai penyelenggara proyek dan pengguna anggaran APBD, bukan dengan pihak Ponpes Al-Izzah,” tegas Suparmin.
Menindaklanjuti somasi tersebut, Pemkot Batu sempat menggelar musyawarah yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda), Dinas PUPR, Bagian Aset, Bagian Hukum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Camat Batu, hingga kepala desa atau lurah setempat.
Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Menurut Suparmin, Pemkot Batu justru mengarahkan agar Suwondo menyelesaikan persoalan ganti rugi secara mandiri dengan pihak Ponpes Al-Izzah.
Arahan tersebut ditolak oleh pihak Suwondo. Suparmin menilai tanggung jawab penyelesaian persoalan lahan berada pada Pemkot Batu karena pemerintah daerah yang melaksanakan proyek pembangunan jalan tersebut.
“Kalau Pemkot mengarahkan klien kami minta ganti ke Al-Izzah, itu salah besar dan fatal secara hukum. Pengambil lahan dan pembuat proyek jalan adalah Pemkot Batu. Klien kami bisa terkesan memeras pihak luar jika menuntut ke Al-Izzah. Pemkot yang harus bertanggung jawab,” terang Suparmin.
Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah, menurut Suparmin, dalam rapat musyawarah terungkap bahwa lahan jalan tembus yang telah dibangun menggunakan anggaran APBD hingga puluhan miliar rupiah tersebut ternyata belum tercatat secara resmi sebagai aset Pemkot Batu.
Kondisi tersebut menambah panjang persoalan yang dihadapi Suwondo. Hingga kini, pihaknya masih menuntut kepastian penyelesaian ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tembus tersebut. (Rafli)
Editor : JTV Malang

















