SURABAYA - Sikap politik Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, yang tidak lagi memajang foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang kerjanya kembali menjadi sorotan. Simbol politik yang sempat ramai diperbincangkan tersebut kini dikaitkan dengan dinamika politik nasional menyusul kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.

Sebelumnya, pada Jumat (6/11/2029), Deni mengunggah foto ruang kerjanya melalui status WhatsApp. Dalam foto tersebut, terlihat tidak ada lagi foto Gibran yang sebelumnya menjadi bagian dari dekorasi ruang kerja. Unggahan itu disertai tulisan singkat, "leren sik", yang dalam bahasa Jawa berarti istirahat dulu.

Sikap tersebut kembali menjadi perbincangan setelah muncul kabar bahwa Gibran mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden pada Rabu (11/11/2029). Kabar itu mencuat di tengah polemik terkait dokumen ijazah yang dikaitkan dengan Gibran dan persoalan legitimasi kepemimpinan yang menjadi perhatian publik.

Perkembangan tersebut menghadirkan konteks baru terhadap langkah politik Deni. Pencopotan foto Gibran tidak lagi sekadar dipandang sebagai perubahan dekorasi ruang kerja, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai pesan politik yang ingin disampaikan seorang pejabat publik melalui simbol.

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai bahwa simbol dalam politik bukan sekadar ornamen. Simbol dapat menjadi medium komunikasi, pernyataan sikap, bahkan bentuk kritik yang disampaikan tanpa harus melalui pidato maupun konferensi pers.

Menurut Surokim, ruang kerja seorang pimpinan DPRD bukan hanya ruang administratif. Di dalamnya terdapat representasi institusi, identitas politik, sekaligus gambaran bagaimana seorang pejabat menempatkan dirinya di tengah dinamika kekuasaan.

"Saya bisa merasakan kerisauan beberapa tokoh seperti Pak Deni sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dalam komunikasi politik, simbol sering kali berbicara lebih kuat daripada pernyataan verbal. Kita tentu perlu mendengar penjelasan beliau, tetapi jika ini merupakan sikap yang disengaja, saya melihatnya sebagai ekspresi kegelisahan politik yang patut dipahami dalam konteks lebih luas," ujar Surokim, Minggu (8/11/2026).

Untuk mengetahui latar belakang sikap tersebut, Deni Wicaksono akhirnya memberikan penjelasan mengenai alasan dirinya tidak lagi memajang foto Gibran di ruang kerja.

Saat dihubungi media, Deni menegaskan bahwa sikap politik yang ditunjukkannya bukan semata-mata didasarkan pada persoalan suka atau tidak suka terhadap figur tertentu.

Menurutnya, seorang wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat, terutama ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Hal tersebut, lanjut Deni, juga berkaitan dengan pentingnya integritas dan tanggung jawab konstitusional yang harus melekat pada setiap pemegang jabatan publik.

"Sebagai wakil rakyat, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Ini bukan semata-mata persoalan personal terhadap seseorang, tetapi menyangkut bagaimana kita menjaga marwah demokrasi, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," ujar Deni.

Deni menegaskan, persoalan legitimasi kepemimpinan tidak boleh dipandang sebagai urusan individu semata. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh penyelenggara pemerintahan.

"Jabatan publik itu bukan sekadar kekuasaan. Ada tanggung jawab konstitusional yang melekat di dalamnya. Rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin agar amanah itu dijalankan sesuai aturan. Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik, kita tidak boleh menutup mata. Justru harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka," kata alumnus Universitas Airlangga tersebut.

Lebih lanjut, Deni berharap dinamika politik nasional yang berkembang saat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kehidupan demokrasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Ia juga mengingatkan bahwa loyalitas kepada negara dan konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan individu maupun kelompok politik.

"Saya berharap demokrasi kita tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar dijalankan dengan menjunjung tinggi konstitusi. Para pemimpin negara harus memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap konstitusi. Bagi saya, yang harus kita bela adalah konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat," tegas Ketua Persatuan Alumni GMNI Jawa Timur tersebut.

Pernyataan Deni tersebut sekaligus memperjelas bahwa pencopotan foto Gibran di ruang kerjanya merupakan sikap yang ia kaitkan dengan persoalan prinsip demokrasi, konstitusi, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Di tengah dinamika politik nasional, sikap tersebut kembali memunculkan perbincangan mengenai bagaimana simbol dapat menjadi bagian dari komunikasi politik seorang wakil rakyat dalam menyampaikan pandangan dan aspirasi masyarakat.