SURABAYA - Penegakan parkir non tunai dan qris di kota Surabaya disambut positif oleh wakil ketua DPRD kota Surabaya AH Thony sebab bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun Tony menyoroti teknis pelaksanaan parkir non tunai, sebab tidak semua jukir melek digital.Surabaya.
Politisi Gerindra yang menjabat wakil ketua DPRD kota Surabaya AH Thony menilai kebijakan parkir non tunai sangat menguntungkan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya sebab selama ini PAD dari sektor parkir selalu minim target.
Seperti tahun lalu, dari target Rp. 60,4 milyar, realisasi pendapatan hanya di angka 30 Rp. 30 Milyar sehingga diharapkan adanya pembayaran parkir non tunai bisa membantu menambah pendapatan daerah. Namun Thony meminta agar teknis pelaksanaan parkir non tunai harus jelas, seperti pelaporannya, besaran tarikan, hingga prosentase pembagian dengan jukir.
Diakui Thony adanya pelaksanaan parkir non tunai menunjukkan selama ini pelaksanaan Perda oleh Satpol PP dan Dishub kota Surabaya sangat lemah sehingga jika dalam pelaksanaannya lancarf, diharapkan bisa memberantas jukir liar yang seringkali merugikan masyarakat.
Sementara itu menurut alex warga Surabaya mengatakan bahwa keberadaan parkir non tunai disambut baik oleh masyarakat. Pasalnya sangat memudahkan dalam pembayaran tanpa harus mengeluarkan tunai. Bahkan jika memungkinkan parkir non tunai juga berlaku di retail modern.
Sebelumnya Walikota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dinas Perhubungan kota Surabaya mengevaluasi dan mendata titik-titik lokasi parkir. Di samping menerapkan parkir melalui pembayaran QRIS, wali kota Eri menyampaikan telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan PAD kota Surabaya. (Atiqoh Hasan)
Editor : Ferry Maulina