BLITAR - Aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi Cipayung Plus Blitar Raya di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Sempat diwarnai ketegangan. Seorang mahasiswa diamankan petugas saat massa membakar ban bekas di depan gerbang DPRD. Polisi menegaskan, langkah tersebut murni untuk alasan keselamatan, bukan penangkapan

Aksi diikuti berbagai organisasi mahasiswa di wilayah Blitar. Mereka turun ke jalan untuk menyampaikan kritik sekaligus tuntutan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Ketegangan terjadi ketika massa membakar ban bekas tepat di depan pintu masuk Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Melihat salah seorang peserta aksi berdiri sangat dekat dengan kobaran api, petugas kepolisian segera menggesernya ke lokasi yang lebih aman.

Kapolres Blitar AKBP Rivanda menegaskan tidak ada mahasiswa yang ditangkap dalam aksi tersebut. Menurutnya, personel hanya mengamankan satu peserta demonstrasi untuk mencegah risiko cedera akibat api maupun paparan asap.

Baca Juga :   Mahasiswa Unikama Malang Gelar Aksi Damai, Tuntut Hak Dasar Dan Transparansi Kampus

"Kami hanya mengamankan demi keselamatan yang bersangkutan. Tidak ada proses penangkapan ataupun tindakan hukum terhadap peserta aksi," tegas Rivanda.

Secara umum, demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga menurunnya daya beli masyarakat.

Koordinator Lapangan Aksi, Santa Febria, menyampaikan Koalisi Cipayung Plus Blitar Raya membawa 11 tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya meminta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih agar pelaksanaannya tidak membebani anggaran negara.

Baca Juga :   Mahasiswa Unikama Gelar Demo Tuntut Fasilitas Kampus

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerataan akses pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penguatan lembaga pemberantasan korupsi, serta memastikan aparat keamanan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mereka juga menuntut pemerintah menstabilkan harga BBM dan kebutuhan pokok, serta mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Usai menyampaikan aspirasi, Koalisi Cipayung Plus Blitar Raya menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial. Sementara itu, DPRD Kabupaten Blitar bersama kepolisian menyatakan siap menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai.

(Qithfirul Aziz)