PROBOLINGGO - Cegah terjadinya korupsi, Pemerintah Kota Probolinggo, pada Senin Sore (3/3/23), melaunching Satgas Pencegahan Korupsi di lingkungan pemerintahan. Selain Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, serta Forkopimda, Hadir dalam launching tersebut diantaranya: Wakil Ketua KPK RI Alexander Mawarta, Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen pol Andri Wibowo, Kepala Perwakilan BPKP Jatim Abul Chair dan Kepala BPK Perwakilan Jatim Karyadi.
Dalam sambutannya di depan ratusan Aparatur Sipil Negara, Wakil Ketua KPK menyambut baik, dibentuknya Satgas Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Probolinggo.
"Saya mengapresiasi adanya Satgas ini, minimal ASN bisa mengerti konsekuensi hukum jika melakukan korupsi. Dengan dibentuk satgas, maka mereka (ASN) akan mematuhi rambu yang ada,"kata Alexander Mawarta dihadapan ratusan ASN.
Lebih lanjut, Alxander mengingatkan agar ASN mulai tingkat bawah hingga tingkat atas termasuk kepala daerah agar berkomitmen dalam pencegahan korupsi.
"Salah satu komitmen yang harus dijalani, yaitu melaporkan hasil kekayaan sebagai penyelenggara negara (LHKPN) setiap tahun," tambahnya.
Sementara menurut Karyadi, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, satgas ini pertama kali dibentuk di tingkat kota/ kabupaten di Indonesia. Dengan adanya komitmen kepala daerah, khususnya Walikota Probolinggo, bisa membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan.
"Ini langkah kongkrit dilakukan seorang kepala daerah, berani membentuk Satgas Pencegahan Korupsi, satgas ini tidak terlepas dari inisiasi Inspektorat setempat. Seperti apa yang saya ketahui, baru Kota Probolinggo yang baru membentuk Satgas Pencegahan Korupsi."jelasnya.
Tidak jauh berbeda apa yang dikatakan Karyadi, Kepala Perwakilan PBPKP Jawa Timur mengatakan, jika menemukan hal-hal menyimpang dugaan tindak korupsi, jangan segan-segan untuk melapor ke pihak berwajib.
"Kita harus berani melaporkan jika ada orang disekiling, melakukan tindak korupsi yang merugikan negara. "Ucapnya.
Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin dalam paparannya soal monitoring capaian kerja program mendapat penilaian yang cukup baik dari KPK.
"MCP tahun 2021, Kota Probolinggo masuk peringkat dua se Jatim, dengan capaian 93,6 persen, dibawah Lamongan. Se Indonesia peringat sembilan. Sementara tahun 2022 capaian mencapai 95,55 persen menduduki peringkat 26 se Indonesia,"paparnya.
Habib menambahkan, Satgas ini dimotori langsung Inspektorat Kota Probolinggo, dengan anggota seluruh Kepala OPD dan beberapa jajarannya.
"Kita ikhtiarkan agar Kota Probolinggo benar-benar terbebas dari korupsi, jika ada pengawasan kinerja akan enak dan tenang," tambahnya.
Satgas ini akan bergerak secepat mungkin, agar pencegahan korupsi semakin cepat terkendali.
"Dalam satu, dua hari ini digelar bimtek sejauh mana nanti kewenangan ketua satgas dan anggotanya."tandasnya.
Reporter: Farid Fahlevi
Editor:Vita Ningrum