Pemerintah berencana merombak dan memperbaiki buku pelajaran dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan ini berawal dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang kemudian direspons oleh kementerian terkait serta mendapat masukan kritis dari pengamat pendidikan.

Saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah, ia menyoroti dua aspek utama dalam buku pelajaran. Pertama, kondisi fisik buku yang dinilai kurang layak, mudah rusak, bahkan sudah dalam kondisi rusak saat digunakan oleh siswa.

Selain itu, ukuran tulisan dalam buku juga dinilai terlalu kecil, khususnya bagi anak-anak SD. Kondisi tersebut membuat siswa harus membaca dari jarak yang sangat dekat. Pemerintah juga ingin memastikan materi pembelajaran yang terdapat dalam buku benar-benar tepat dan terbebas dari konten yang bermasalah.

Ke depannya, buku pelajaran yang telah diperbaiki tersebut direncanakan dapat diakses secara digital melalui layar pintar yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk melakukan kajian komparatif terhadap buku pelajaran di sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Kamboja, Thailand, Brunei Darussalam, Timor Leste, hingga Vietnam.

“Intinya kita mau memperbaiki kualitas buku ajar bagi seluruh adik-adik peserta didik kita mulai dari SD, SMP, maupun SMA,” ujar Prasetyo Hadi di Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/8/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pembaruan buku ajar telah menjadi perhatian Presiden. Hal tersebut bermula dari kunjungan kepala negara ke sejumlah sekolah.

“Saat mengecek buku pelajaran, itu beliau lihat satu per satu, kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil sehingga anak SD khususnya baca sangat dekat. Kemudian ya kalau dibaca kurang baik, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku dari segala jenjang pendidikan,” ungkap Teddy dalam kanal YouTube @SekretariatPresiden.

Evaluasi buku pelajaran ini melibatkan kolaborasi lintas lembaga yang terdiri dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kebijakan perbaikan buku pelajaran tersebut ditargetkan dapat dilakukan secepatnya, kemungkinan pada akhir tahun ini atau paling lambat pada tahun ajaran baru tahun depan. (Adiybah Fawziyyah)