TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD setempat. Dokumen anggaran tersebut memproyeksikan kondisi defisit sebesar Rp 150 Miliar.

Rancangan APBD ini diserahkan secara resmi oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam Rapat Paripurna DPRD. Penyusunannya disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dengan fokus pada sejumlah sektor penting di tahun depan.

"Kebijakan pembangunan daerah tahun depan difokuskan pada sejumlah sektor penting," ujar Gatut. Beberapa sektor prioritas tersebut antara lain peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan ekonomi, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Bupati juga menegaskan bahwa program penurunan kemiskinan, penguatan tata pemerintahan, hingga pelestarian lingkungan menjadi prioritas. Seluruh program dirancang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Tulungagung secara berkelanjutan.

Baca Juga :   APBD Tulungagung 2026 Diproyeksikan Defisit Rp 150 Miliar, Ini Penjelasan Pemkab

Berdasarkan paparan Pemkab, defisit anggaran sebesar Rp 150 Miliar muncul karena selisih antara proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2,889 Triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp 3,039 Triliun.

Meski demikian, defisit ini dinilai masih dapat dikelola. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Hari Dwi Subagyo, menjelaskan bahwa defisit tersebut diperkirakan dapat ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) atau saldo anggaran tahun-tahun sebelumnya.

"Dengan begitu, RAPBD 2026 masih dinilai aman untuk menopang program pembangunan daerah," jelas Hari Dwi Subagyo.

Rancangan APBD 2026 kini akan dibahas lebih lanjut bersama antara Pemkab Tulungagung dan DPRD untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan menjadi APBD definitif. (Agus Bondan / Beny Setiawan)