SURABAYA - Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Hj. Anik Maslachah, S.Pd., M.Si., mendorong penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2027 dilakukan tepat waktu. Langkah tersebut dinilai penting agar program-program pembangunan strategis dapat direalisasikan sejak awal tahun dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Anik, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur perlu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan apabila persoalan kemiskinan dan kesenjangan antarkelompok masyarakat masih belum terselesaikan.

Ia menilai, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus bersifat inklusif, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu yang inklusif, semuanya merata, bisa mengurai persoalan pokok. Apa persoalan pokoknya? Disparitas,” ujar Anik.

Ia menyoroti masih adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Kondisi tersebut menjadi perhatian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk melalui alokasi anggaran daerah.

“Pertumbuhan ekonominya tumbuh baik, tapi kesejahteraannya stagnan, tidak berkualitas,” tegasnya.

Berkaitan dengan APBD Jawa Timur 2027, Anik berharap proses pengesahan anggaran dapat dilakukan pada November. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat dimulai pada Januari atau Februari, terutama untuk kegiatan-kegiatan strategis yang membutuhkan anggaran besar.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan program sejak awal tahun penting agar kegiatan pembangunan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Selain berpotensi menyulitkan proses pengawasan, penumpukan kegiatan juga dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan program.

“Januari, Februari itu sudah ada pelaksanaan program-program yang gede-gede. Jangan program yang gede-gede itu belakang semuanya,” ujarnya.

Anik juga menekankan pentingnya menerjemahkan tema besar pembangunan daerah ke dalam program-program konkret yang memiliki sasaran, indikator, dan target capaian yang jelas. Dengan begitu, anggaran yang telah dialokasikan tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Ia meminta agar kegiatan yang bersifat seremonial dapat dikurangi dan alokasi anggaran lebih difokuskan pada program prioritas yang mampu menjawab persoalan mendasar di Jawa Timur.

Menurutnya, efektivitas APBD tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat penyerapannya. Lebih dari itu, keberhasilan anggaran harus terlihat dari dampak program terhadap penyelesaian persoalan masyarakat, termasuk kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

“Lebih diarahkan kepada program-program yang berimpact, yang berdampak langsung untuk persoalan-persoalan yang menjadi titik kritisnya Jawa Timur,” ungkapnya.

Anik berharap APBD Jawa Timur 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Dengan perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang tepat waktu, program-program pemerintah daerah diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Timur.

Reporter : Nova Sari/Jingga Meilinda Sasmita