SURABAYA - Sebanyak 1.225 siswa siap memulai kegiatan belajar di 19 sekolah rakyat yang ada di Jawa Timur. Pembelajaran di sekolah rakyat akan dimulai bulan Juli tahun ajaran 2025/2026.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan 1.225 siswa tersebut adalah anak dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 di Jawa Timur.

“Rencananya tanggal 14 Juli akan dilaunching nanti oleh Bapak Presiden tapi kita belum tahu ya titiknya dimana. Tapi untuk Jatim ada 19 sekolah rakyat yang siap memulai sekolahnya dengan jumlah siswa 1.225 orang,” tegas Novi saat diwawancara di Surabaya, Selasa (23/6/2025).

Novi menjelaskan, dari 19 sekolah rakyat tersebut telah siap 500 an guru, kepala sekolah dan tenaga pendidik yang akan mengajar para siswa di sekolah rakyat.

"Ada sekitar 500 guru, kepala sekolah dan tenaga pendidik mulai jenjang SD, SMP dan juga SMA. Para guru tersebut diutamakan adalah ASN mauapun PPPK baik yang penuh waktu maupun paruh waktu," jelasnya.

Sebanyak 19 sekolah rakyat yang akan dibuka di bulan Juli 2025 adalah tiga milik Pemprov Jatim yaitu di tiga rombel SMA di Malang, enam rombel SMP di Batu, dan tiga rombel SMA di Lamongan.

Selain itu sekolah rakyat jenjang SMP dan SMA tersebar di Kota Surabaya, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pacitan, Kota Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

“Rencananya kegiatan belajar mengajar kan dimulai tanggal 14 Juli, tapi nanti sejak tanggal 7 Juli para siswa sudah masuk ke asrama di sekolah rakyatnya,” imbuh Novi.

Seluruh siswa sekolah rakyat dipastikan Novi sudah melalui verifikasi dan dikeluarkan SK oleh gubernur, bupati dan walikota setempat. Sehingga semua resmi telah melalui proses dan dipastikan dari keluarga prasejahtera dan desil 1 maupun desil 2 dari DTSEN yang telah melalui ground check.

“Kalau sekolah rakyat yang gedungnya pemprov ya yang SK kan siswanya oleh gubernur. Sedangkan yang di kab kota maka SK siswa yang menetapkan bupati wali kota,” tegas Novi.

Lebih lanjut Novi juga menegaskan bahwa selain 19 sekolah rakyat yang akan dimulai Juli 2025/2026, juga ada sebanyak 23 lokasi BLK di Jatim yang sedang dilakukan asesmen untuk difungsikan sebagai sekolah rakyat tahap selanjutnya.

“Karena arahan Bapak Presiden 100 sekolah rakyat diluncurkan tahap pertama yang peluncuran Juli bulan depan. Selain itu juga akan ditambah 100 sekolah rakyat lagi, nah untuk itu di Jatim kan ada 16 plus dengan yang punya kementerian jumlahnya 23. Maka itu sedang disurvei untuk dijadikan sekolah rakyat sementara,” ujarnya. (*)