NGAWI - Dampak musim kemarau berkepanjangan membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi mengalami krisis air bersih. Untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, BPBD Ngawi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp150 juta untuk penanganan bencana kekeringan.

Usulan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPRD Ngawi dan BPBD Ngawi terkait penanganan dampak kekeringan.

Ketua Komisi II DPRD Ngawi, Amin Sunarto, mengatakan saat ini terdapat 11 dusun yang terdampak kekeringan. Warga di wilayah tersebut harus mengandalkan distribusi atau dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasil rapat tersebut selanjutnya akan menjadi dasar tindak lanjut penanganan kekeringan, termasuk pengusulan tambahan anggaran pada Perubahan APBD 2026. BPBD Ngawi mengusulkan tambahan anggaran Rp150 juta dari Belanja Tidak Terduga atau BTT untuk mendukung penanganan dampak kekeringan.

Menurut Amin, tambahan anggaran tersebut diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan kegiatan penanggulangan bencana, terutama distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak.

Meski demikian, BPBD memprediksi musim kemarau masih berpotensi berlangsung hingga November mendatang. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu terus menyiapkan langkah antisipasi apabila jumlah wilayah terdampak kekeringan kembali bertambah.

Hingga kini, sebanyak 11 dusun dengan lebih dari 500 kepala keluarga terdampak kekeringan. Warga mengandalkan dropping air bersih karena sejumlah sumber air yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai mengering.