PACITAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pacitan menggelar aksi demonstrasi di halaman gedung DPRD Pacitan, Selasa (23/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai kritik terhadap sejumlah program dan pelayanan publik, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pelayanan ketenagalistrikan, pendidikan, hingga kondisi ekonomi nasional. 

Aksi sempat berlangsung tegang ketika sejumlah mahasiswa berupaya memasuki area gedung dewan. Namun, langkah mereka berhasil dihalau petugas keamanan yang berjaga di lokasi. Ketua PMII Pacitan, Sunardi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada DPRD Pacitan agar lebih optimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai masih menyisakan persoalan di lapangan. 

"Kami meminta DPRD mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, pelayanan ketenagalistrikan, serta implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Sunardi saat menyampaikan tuntutan.

Dalam tuntutannya, PMII meminta DPRD melakukan pendalaman dan evaluasi melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP) terkait pelaksanaan MBG. Evaluasi tersebut mencakup pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengadaan bahan pangan, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung program.

Baca Juga :   Soroti MBG hingga KDMP, PMII Pacitan Desak DPRD dan Pemkab Bertindak

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan KDKMP, khususnya terkait transparansi proses rekrutmen pengurus, tata kelola kelembagaan, serta keberpihakan terhadap pemberdayaan produk lokal.

Di sektor ketenagalistrikan, PMII mendesak DPRD memanggil pihak PLN untuk membahas berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat, seperti stabilitas tegangan listrik, frekuensi pemadaman, mekanisme kompensasi pelanggan, hingga penguatan infrastruktur jaringan listrik di Kabupaten Pacitan. Usai menyampaikan aspirasi di DPRD, massa aksi bergerak menuju Pendapa Kabupaten Pacitan untuk menyampaikan tuntutan serupa kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Di hadapan perwakilan pemerintah daerah, PMII mendesak Pemkab Pacitan aktif berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah SPPG terkait berbagai temuan masyarakat dalam pelaksanaan MBG. "Kami meminta SPPG memperhatikan kualitas makanan, standar kebersihan dan sanitasi sarana pendukung, serta tingginya sisa makanan dalam program tersebut," tegas Sunardi.

Baca Juga :   Pakar Geologi Sebut Banyu Anget Jadi Penanda Patahan Aktif Grindulu Pacitan

PMII juga meminta pemerintah daerah melibatkan UMKM lokal, petani, peternak, dan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok MBG agar program tersebut memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat Pacitan.

Terkait KDKMP, mahasiswa mendesak Pemkab memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa guna menjamin transparansi, partisipasi masyarakat, serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta aktif berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan listrik di wilayah Pacitan. Sebagai bentuk keseriusan tuntutan, PMII memberikan tenggat waktu selama 7 x 24 jam kepada DPRD maupun Pemkab Pacitan untuk memberikan respons resmi serta langkah tindak lanjut konkret atas seluruh aspirasi yang disampaikan.

Baca Juga :   PLN Nusantara Power Pacitan Ajak Masyarakat Jaga Laut Lewat Pelepasan Tukik dan Bersih Pantai

"Kami memberi waktu 7 x 24 jam kepada DPRD dan Pemkab Pacitan untuk merespons secara resmi dan menyampaikan langkah nyata atas seluruh tuntutan yang kami ajukan," pungkasnya. (Edwin Adji)