KEDIRI - Persoalan penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, kini menjadi perhatian serius. Kondisi gunungan sampah yang kian memprihatinkan serta keluhan warga terkait bau tak sedap hingga tuntutan kompensasi mendorong Komisi III DPRD Kabupaten Kediri turun langsung melakukan peninjauan ke lokasi.

Kunjungan para wakil rakyat ke Desa Sekoto ini merupakan tindak lanjut atas surat pengaduan masyarakat yang sebelumnya masuk ke meja dewan. Warga mengeluhkan dampak lingkungan dari keberadaan TPA terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Pendiwan, mengungkapkan bahwa selain dampak pencemaran, warga juga menuntut penambahan kompensasi di luar kesepakatan yang pernah dibuat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebelumnya.

"Pemerintah daerah perlu mulai memikirkan solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan perluasan area TPA maupun pemindahan lokasi apabila kapasitas yang tersedia sudah tidak lagi memadai," tegas Pendiwan saat berada di lokasi.

Baca Juga :   Sampah Menggunung dan Bau Menyengat, Dewan Sidak TPA Sekoto Badas

Di sisi lain, Kepala Desa Sekoto, Suprayitno, membeberkan bahwa keluhan warganya mengerucut pada dua persoalan utama, yakni besaran kompensasi serta buruknya sistem pengelolaan sampah. Ia menyebut menggunungnya sampah saat ini dipicu oleh keterlambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM).

"Akibat keterlambatan pasokan BBM itu, alat berat yang digunakan untuk memindahkan dan menata sampah tidak bisa beroperasi secara maksimal," ungkap Suprayitno.

Terkait kompensasi pada tahun 2026, bantuan berupa beras yang semula diusulkan sekitar 20 ton telah ditingkatkan menjadi kurang lebih 40 ton dengan estimasi anggaran mencapai Rp 1 miliar. Bantuan tersebut dialokasikan bagi sekitar 2.218 kepala keluarga yang tersebar di empat dusun terdampak.

Baca Juga :   Pemkab Kediri Siaga Full Team, Ancam Bencana Hidrometeorologi Ditangkal Sejak Dini

Kendati demikian, pemerintah desa setempat tetap berharap pembahasan ulang mengenai kompensasi dapat kembali digelar agar benar-benar selaras dengan aspirasi masyarakat sekitar TPA. (Muhammad Zainurofi)