MADIUN - Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses masa persidangan pertama tahun 2026 di Kecamatan Mejayan dan Saradan pada 22–23 Oktober 2026. Sejumlah usulan yang dihimpun meliputi perbaikan infrastruktur, penerangan jalan umum, bantuan keuangan khusus untuk desa, hingga pembahasan rancangan peraturan daerah tentang desa.

Fery Sudarsono, anggota DPRD dari daerah pemilihan satu yang meliputi Kecamatan Mejayan dan Saradan, menyebut hasil reses akan menjadi bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD. Seluruh aspirasi yang terkumpul nantinya dirangkum dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dalam reses di Kecamatan Mejayan, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur, termasuk kondisi jalan nasional, jalan provinsi, dan saluran irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penanganan persoalan tersebut memerlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Selain itu, masyarakat mengusulkan bantuan keuangan khusus untuk pembangunan jalan perdesaan. Kebutuhan penerangan jalan umum, terutama pada ruas jalan kabupaten yang belum terfasilitasi, juga menjadi perhatian untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Sementara itu, dalam reses di Kecamatan Saradan, aspirasi masyarakat turut mencakup bantuan keuangan khusus bagi desa serta pembahasan rancangan peraturan daerah tentang desa. Fery menyampaikan bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut perlu diperdalam melalui diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) dengan melibatkan masyarakat, kepala desa, dan perangkat desa agar regulasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Masukan lain berkaitan dengan kondisi jalan rusak yang berada di atas aset Perum Perhutani. Persoalan tersebut memerlukan pembahasan bersama perangkat daerah terkait untuk mencari solusi dengan mempertimbangkan status kepemilikan dan kewenangan atas aset tersebut.

Usulan bantuan keuangan khusus juga muncul seiring berkurangnya alokasi dana desa yang dirasakan pemerintah desa. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan serta prioritas pembangunan masing-masing desa.

Setelah kegiatan reses selesai, seluruh aspirasi akan dibahas melalui mekanisme DPRD sebelum diusulkan menjadi pokok-pokok pikiran dalam SIPD. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan penyusunan perencanaan pembangunan dan APBD Tahun Anggaran 2028. Namun, realisasi setiap usulan tetap bergantung pada proses pembahasan, penentuan prioritas, kewenangan pemerintah, serta kemampuan keuangan daerah