MAGETAN - Rencana sejumlah kepala desa di Kabupaten Magetan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan masa jabatan tidak menghentikan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Magetan memastikan penyusunan regulasi hingga persiapan tahapan Pilkades tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas PMD Magetan , Parminto Budi Utomo, menjelaskan polemik tersebut muncul akibat perbedaan penafsiran aturan masa jabatan kepala desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Menurutnya, penghitungan masa jabatan perlu mempertimbangkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, sehingga riwayat jabatan sebelumnya tidak serta-merta dihitung secara keseluruhan.

Rencana uji materi ke MK dinilai dapat memberikan kepastian hukum, khususnya terkait hak pencalonan kepala desa. Hal ini menjadi perhatian bagi sejumlah kepala desa yang mempertanyakan ketentuan masa jabatan dalam aturan tersebut.

Meski demikian, Parminto menegaskan persiapan Pilkades serentak 2027 di Magetan tetap dilanjutkan. Pemerintah daerah nantinya akan menyesuaikan pelaksanaan tahapan apabila terdapat putusan MK atau perubahan ketentuan yang berlaku.