JEMBER - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pembahasan dokumen anggaran daerah yang biasanya terbuka bagi media massa justru digelar tanpa akses peliputan. Kebijakan ini memicu polemik dan sorotan publik, hingga membuat salah satu fraksi di DPRD Jember angkat bicara meminta maaf.

Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2027, digelar secara tertutup oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember. Sejumlah awak media yang hendak meliput bahkan diminta meninggalkan ruang rapat lantaran pembahasan diputuskan berlangsung tertutup.

Wakil Ketua DPRD Jember menyatakan, keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh fraksi di Banggar melalui mekanisme voting dan diklaim telah sesuai tata tertib DPRD. Meski begitu, langkah ini tetap memicu perdebatan karena pembahasan KUA PPAS merupakan tahapan krusial dalam penyusunan APBD yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran daerah, sehingga idealnya bisa diawasi masyarakat sejak awal.

Di tengah polemik itu, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, menyampaikan klarifikasi. Ia mengaku sejumlah anggota Banggar dari fraksinya hadir terlambat karena mengikuti agenda internal partai, sehingga tidak mengetahui proses maupun alasan rapat ditetapkan berlangsung tertutup.

Baca Juga :   KDMP Jatim Disorot Politikus: Ambisi Besar, Realisasi Masih Jadi Tantangan

“Kami secara pribadi heran kenapa itu dilakukan tertutup, karena kebetulan anggota Banggar yang dari PKB itu masih melakukan rapat partai terlebih dahulu sehingga datangnya telat, dan kami heran pelaksanaannya kok sepi dari teman-teman media. Ternyata setelah rilis berita, dilakukan secara tertutup," ujar Nurhuda Candra Hidayat, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember.

"Kami mohon maaf sebesar-besarnya pada teman-teman media, dan kami menjamin ke depan dalam pembahasan APBD KUA PPAS di Banggar maupun di komisi-komisi, fraksi PKB menjamin akan dilakukan secara terbuka, karena ini menyangkut hajat hidup warga dan masyarakat Jember,” tambahnya.

Fraksi PKB pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan insan pers atas polemik yang terjadi, sekaligus menegaskan komitmennya mendorong agar pembahasan lanjutan KUA PPAS APBD 2027 dilaksanakan secara terbuka agar dapat diakses publik dan media.

Baca Juga :   PLT Bupati Tinjau Jembatan Wagir Lor Yang Nyaris Putus

Hingga kini, keputusan rapat tertutup tersebut masih menjadi perhatian publik. Sebagai catatan, KUA PPAS merupakan dokumen awal yang memuat arah kebijakan dan batas maksimal anggaran tiap program sebelum ditetapkan menjadi APBD, sehingga proses pembahasannya selama ini lazim dibuka untuk umum agar masyarakat bisa ikut mengawasi arah penggunaan uang daerah. Sementara itu, komitmen Fraksi PKB untuk mendorong keterbukaan pada pembahasan berikutnya akan menjadi sorotan dalam proses penyusunan APBD 2027 di Kabupaten Jember.