NGAWI - Jumlah wilayah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Ngawi terus bertambah. Saat ini, sedikitnya 12 dusun dengan lebih dari 1.600 jiwa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Mengantisipasi potensi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang, Komisi II DPRD Ngawi kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ngawi untuk membahas penanganan kekeringan.

Ketua Komisi II DPRD Ngawi, Amin Sunarto, mengatakan sebagian masyarakat di wilayah terdampak saat ini sangat bergantung pada distribusi air bersih dari pemerintah.

Karena itu, DPRD meminta pemerintah kabupaten melalui BPBD mengoptimalkan distribusi air, terutama ke wilayah yang mengalami krisis air. Selain itu, kebutuhan anggaran juga perlu diperhitungkan kembali mengingat jumlah wilayah terdampak berpotensi bertambah.

Baca Juga :   Kekeringan Meluas di Ngawi, 5.068 Warga Alami Krisis Air Bersih

Amin mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat cukup besar. Secara umum, konsumsi air warga rata-rata mencapai sekitar 100 liter per orang setiap hari untuk berbagai kebutuhan, mulai dari minum, mandi, mencuci, hingga memasak.

Dengan kondisi cuaca yang semakin panas, kebutuhan air bersih masyarakat berpotensi meningkat. Pemerintah daerah dinilai perlu menyiapkan langkah antisipasi agar pasokan air tetap tersedia selama musim kemarau.

Sebelumnya, BPBD Ngawi telah mengusulkan anggaran sekitar Rp150 juta untuk penanganan krisis air bersih. Anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan dropping air ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

Baca Juga :   Kemarau Panjang, Puluhan KK di Wungu Madiun Kesulitan Air Bersih

DPRD berharap penanganan kekeringan dilakukan secara optimal dan pemerintah daerah dapat memastikan distribusi air bersih menjangkau seluruh warga yang membutuhkan.