SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkonsultasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terkait rancangan Peraturan Bupati mengenai panduan kerja sama penyebarluasan informasi publik. Konsultasi kerja tersebut dilaksanakan di Ruang Argopura Diskominfo Jawa Timur, Surabaya, pada Kamis (19/11/2026). Pertemuan koordinasi ini digelar guna memastikan pengelolaan kemitraan publikasi dan penyebaran berita pemerintah daerah terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Rombongan perwakilan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dipimpin secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati. Kehadiran jajaran Pemkab Sidoarjo diterima oleh Kepala Diskominfo Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin bersama jajaran pejabat sekretariat serta bidang informasi dan komunikasi publik. Dalam agenda tersebut, Diskominfo Kabupaten Sidoarjo bertindak sebagai pemrakarsa sekaligus pengusul pembentukan aturan hukum tersebut.
Penyusunan aturan ini dirancang sebagai landasan hukum agar kerja sama penyampaian informasi pemerintahan daerah memiliki sistem yang tertib, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta tepat sasaran. Fenny Apridawati menjelaskan bahwa pemerintah daerah memerlukan panduan teknis yang jelas agar seluruh program kemitraan media memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
"Perbup ini dibuat untuk mewujudkan tata kelola kemitraan publikasi dan diseminasi informasi publik yang tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Fenny.
Fenny menegaskan bahwa setiap tahapan kemitraan dengan pihak di luar instansi pemerintah wajib mematuhi mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi pemenuhan prosedur kerja baku hingga proses pendampingan bersama kementerian dan bagian hukum terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagian organisasi, dan biro hukum.
"Setiap tahapan pelibatan pihak eksternal harus dipastikan berada di jalur yang benar, mulai dari pemenuhan SOP hingga proses fasilitasi dengan instansi terkait," ungkap Fenny.
Menanggapi konsultasi tersebut, Kepala Diskominfo Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin menerangkan bahwa pemerintah provinsi selama ini memegang teguh standar profesionalitas dalam membangun kemitraan penyebaran informasi. Salah satu kriteria utama adalah keharusan bagi mitra media massa untuk telah mengantongi status verifikasi resmi dari Dewan Pers. Di samping itu, pemerintah provinsi juga terus memaksimalkan penggunaan media sosial serta mengikuti anjuran teknis dari kementerian terkait agar jangkauan publikasi dapat diterima masyarakat secara luas.
"Selama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kerja sama publikasi hanya dengan media terverifikasi Dewan Pers, dan juga mengacu pada saran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)," ujar Sherlita.
Melalui konsultasi peraturan bupati ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap koordinasi teknis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu melahirkan regulasi penyebaran informasi daerah yang kuat dan taat hukum. Penerapan tata kelola publikasi yang profesional diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan informasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah.
Penulis : Cahya Hafid Abdillah / Guntur Nara
Editor : Guntur Nara



















